Suara.com - ASEAN dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden sama-sama mengecam Myanmar pada Selasa (26/10/2021), ketika KTT ASEAN dibuka tanpa diikuti Myanmar setelah pemimpin junta negara itu ditolak kehadirannya karena tidak menjalankan rencana perdamaian yang telah disepakati.
"Hari ini, ASEAN tidak mengusir Myanmar dari kerangka ASEAN. Adalah Myanmar yang menyia-nyiakan haknya," kata Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, yang akan menjadi ketua ASEAN tahun depan.
"Sekarang kita berada dalam situasi ASEAN tanpa satu anggota. Bukan karena ASEAN, tapi karena Myanmar," ujar Hun Sen.
Biden menjadi presiden Amerika Serikat pertama yang hadir pada pertemuan puncak dengan ASEAN dalam empat tahun terakhir.
Selama pertemuan yang berlangsung secara virtual tersebut, dia menyatakan "keprihatinan yang sangat mendalam" atas kekerasan yang terjadi di Myanmar.
Biden mendesak militer Myanmar untuk membebaskan orang-orang yang ditahan secara tidak sah, kata Gedung Putih.
ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) sebelumnya mengatakan pihaknya akan menerima kehadiran perwakilan nonpolitik dari Myanmar untuk mengikuti KTT.
Junta menolak persyaratan tersebut dan mengatakan hanya akan mengikuti KTT jika pemimpin junta atau menterinya yang hadir.
Myanmar sendiri mengatakan tidak mengikuti KTT karena ada "penolakan terhadap kehadiran Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan atau perwakilan tingkat Menteri."
Dalam pernyataan yang dikeluarkan kementerian luar negerinya, Myanmar mengatakan pihaknya "tidak berniat untuk memperlihatkan protes terhadap ASEAN ataupun memboikot ASEAN."
Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, yang saat ini merupakan ketua ASEAN, mengatakan Myanmar perlu diberi ruang untuk kembali ke kegiatan normal sesuai dengan prinsip ASEAN soal tidak mencampuri urusan dalam negeri negara-negara anggotanya.
Para pemimpin kawasan itu mendesak agar "mediasi dilakukan terhadap situasi di Myanmar untuk menjaga kredibilitas ASEAN," kata Bolkiah melalui pernyataan.
Penolakan terhadap kehadiran junta Myanmar pada KTT merupakan langkah berani yang jarang diambil oleh ASEAN, yang selama ini dikenal menerapkan prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri anggotanya.
Brunei, dengan dukungan mayoritas anggota ASEAN, adalah pihak yang memutuskan untuk menolak kehadiran pemimpin junta Myanmar pada KTT.
Sementara itu, militer Myanmar --yang telah berkuasa di negara itu dalam 49 dari 60 tahun terakhir-- menuding ASEAN meninggalkan norma-norma yang dianutnya.
TERPOPULER
