REGIONAL:
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia menginginkan ASEAN benar-benar dapat menjadi lokomotif stabilitas dan kesejahteraan kawasan. Dalam pandangan Jokowi, tahun ini bukan tahun yang mudah bagi ASEAN.
"Kita hidup dalam situasi yang sangat dinamis, di mana rivalitas antara kekuatan besar menjadi makin mengemuka," kata Jokowi saat menghadiri KTT ASEAN ke-39 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor (26/10/2021).
Jokowi meminta agar ASEAN tidak hanyut dengan jargon-jargon yang membuat terlena.
"Kita harus bekerja keras untuk memperkuat kesatuan dan sentralitas ASEAN. Kita harus segera memperkuat kapasitas dan efektivitas kelembagaan ASEAN," kata Jokowi.
Oleh karena itu, Gugus Tugas Tingkat Tinggi yang akan mulai bekerja tahun depan dalam mengembangkan Visi ASEAN pasca-2025 juga perlu membahas rekomendasi penguatan ASEAN.
Indonesia berharap, kata Jokowi, pada akhir tahun depan dapat menerima rekomendasi tersebut serta mengambil keputusan untuk penerapannya tahun 2023.
"Dengan demikian, ASEAN akan siap dan segera lepas landas untuk mewujudnyatakan Visi Baru pasca-2025. Indonesia telah menyampaikan concept paper bagi pembahasan mengenai penguatan ASEAN. Saya sangat menghargai dukungan para pemimpian ASEAN terhadap inisiatif Indonesia ini," kata Jokowi
Hal lain yang disampaikan Jokowi dalam KTT ini adalah bahwa ASEAN sangat berharap demokrasi melalui proses yang inklusif dapat segera dipulihkan di Myanmar karena rakyat Myanmar memiliki hak untuk hidup dalam damai dan sejahtera.
Jokowi mengingatkan kembali saat ada pertemuan Leaders’ Meeting di Jakarta pada 24 April lalu, dirinya melihat optimisme bahwa sebagai satu keluarga, ASEAN akan dapat membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya.
"Ini adalah komitmen keluarga untuk membantu anggota keluarganya. Sayangnya, uluran tangan keluarga ini tidak disambut baik oleh militer Myanmar. Akses yang diminta oleh Utusan Khusus ASEAN sampai saat-saat akhir KTT masih belum diberikan oleh militer Myanmar," kata Jokowi.
Tak hanya itu, Jokowi menuturkan keputusan ASEAN untuk mengundang Myanmar pada tingkat nonpolitik dan memberikan kesempatan bagi Myanmar guna menyelesaikan isu dalam negerinya terlebih dahulu, merupakan keputusan yang berat tapi memang harus dilakukan.
"Di satu pihak kita tetap menjaga penghormatan terhadap prinsip non-interference, namun di pihak lain, kita juga berkewajiban menjunjung tinggi prinsip-prinsip lain dalam Piagam ASEAN, seperti demokrasi, good governance, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pemerintah yang konstitusional," ucap Jokowi.
Keputusan tersebut kata Jokowi juga memberikan ruang bagi ASEAN untuk tetap menjalankan kemajuan-kemajuan, sebagaimana janji kita kepada rakyat ASEAN. Namun uluran tangan tetap harus ditawarkan kepada Myanmar, termasuk pemberian bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar.
Isu terakhir yang disampaikan Jokowi adalah implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik (AOIP).
"AOIP memiliki prinsip-prinsip yang sangat jelas. Sudah saatnya kita semua memberikan perhatian bagi kerja sama konkrit pelaksanaan AOIP," kata Jokowi.
TERPOPULER
