Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko belum bisa memastikan pelantikan Panglima TNI dilaksanakan pada Senin (8/11/2021). Pasalnya pada Senin depan, Presiden Joko Widodo masih dalam masa karantina usai lawatan ke luar negeri. Sementara Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memasuki masa pensiun.
"Ya semuanya sudah dihitung. Pasti itu akan ada persyaratan-persyaratan," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/11/2021).
Menurut Moeldoko, tradisi yang selama ini berjalan di lingkungan TNI, masa pensiun tidak berdasarkan bulan. Masa jabatan Panglima dapat diperpanjang hingga satu bulan ke depan, sehingga tidak ada kekosongan komando di TNI.
"Tradisi di TNI selama ini, pada saat seseorang itu lahir pada November ya bisa diberi waktu sampai 1 Desember untuk melakukan pergantian," ujar dia.
"Jadi tidak pada hari lahirnya langsung serah terima, tidak seperti itu. Sehingga tidak ada istilah kosongan itu," sambungnya.
Selain itu, kata dia, pemilihan Panglima TNI dijalankan sesuai mekanisme yang berlaku dan tidak ada perubahan.
"Hanya persoalannya mungkin efektivitas waktu seoptimal mungkin, sehingga memenuhi kaidah-kaidah yang semestinya harus dijalankan oleh DPR," tuturnya.
Karena itu, kata Moeldoko, DPR harus memperhatikan efektivitas waktu. Sehingga semua persyaratan terpenuhi dan tes uji kelayakan Panglima TNI berjalan dengan baik.
"Kan sebelumnya itu menjadi isu yang dipahami oleh semuanya dan itu harus dilakukan, tinggal kapan waktunya, maka dengan adanya ketetapan ini semuanya sudah pada posisi siap. Sehingga tidak memerlukan hal yang istimewa untuk menangani persoalan itu," katanya.
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon tunggal Panglima TNI Jenderal Andika Perka akan dilakukan secara terbuka. Diketahui fit and proper test itu akan dilaksanakan pada Sabtu (6/11) mendatang.
Kendati digelar secara terbuka, Meutya menegaskan bahwa akan ada juga sesi yang dilakukan secara tertutup.
"RDPU dengan calon Panglima TNI dilakukan Sabtu, 6 November pukul 10.00. Sifat terbuka untuk visi misi, kecuali untuk hal hal strategis," kata Meutya dalam keterangannya, Jumat (5/11).
Ia mengatakan, proses fit and proper test itu akan dilaksanakan dan dihadiri langsung secara fisik oleh Andika. Setelah fit and proper, Komisi I masih mengadakan rapat terlebih dahulu untuk pemeberian persetujuan pada Sabtu siang.
TERPOPULER
