Suara.com - Wakil Presiden Maruf Amin membuka Ijtimak Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke VIII Tahun 2021 secara daring pada Selasa (9/11/2021).
Lantaran menjadi forum strategis, ia meminta Ijtimak Ulama Komisi Fatwa bisa konsisten mengikuti sistem dan prosedur yang sudah disepakati.
“Sudah menjadi keharusan bagi Komisi Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) di semua tingkatan konsisten menjalankan sisdur tersebut. Jangan sampai ada Komisi Fatwa MUI yang menetapkan fatwa tanpa berlandaskan sisdur tersebut,” kata Maruf.
Ia mengemukakan, ada tiga pedoman sisdur yang menjadi acuan Komisi Fatwa MUI dalam membuat keputusan.
Tiga pedoman sisdur tersebut ialah prinsip moderat (tawassuthi) yang dianut oleh MUI, tidak mengambil sikap keras (tasyaddudi) serta tidak mengambil sikap mempermudah (tasaahuli).
Menurutnya, tiga pedoman itu merupakan dasar kuat yang menjadikan seluruh keputusan yang dikeluarkan memiliki legitimasi kuat baik secara kelembagaan, keumatan, maupun kebangsaan. Kalau tidak, maka keputusan yang diambil tidak memiliki legitimasi hukum secara organisasi.
“Jika hal itu terjadi (tidak mengikuti sisdur), maka tindakan tersebut menyalahi manhaj (mukholafatul manhaj) MUI yang sudah disepakati, dan keputusan hukumnya tidak punya legitimasi secara organisasi, serta bisa menimbulkan terjadinya perbedaan-perbedaan keputusan fatwa antar komisi fatwa di lingkungan MUI,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Maruf menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia penyelenggara acara atas dedikasi yang telah diberikan melalui forum Ijtimak Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ini.
Selain itu, ia berpesan kepada seluruh ulama yang hadir agar terus berkontribusi dan bersama-sama pemerintah menyukseskan program-program nasional yang telah disusun untuk kemaslahatan umat.
“Dalam kesempatan yang baik ini, saya juga ingin mengajak para ulama agar berperan lebih besar bersama pemerintah dalam menyukseskan berbagai agenda nasional untuk kemaslahatan bangsa dan negara,” katanya.
TERPOPULER
