Menkeu Klaim Pajak Karbon dalam UU HPP Bentuk Komitmen Indonesia Atasi Perubahan Iklim

Agung Sandy Lesmana, Mohammad Fadil Djailani

Minggu, 21 November 2021 | 13:38 WIB
Menkeu Klaim Pajak Karbon dalam UU HPP Bentuk Komitmen Indonesia Atasi Perubahan Iklim
Menkeu Sri Mulyani. [Tangkapan layar]

Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Indonesia berkomitmen bersama dengan seluruh negara di dunia untuk menghadapi dampak perubahan iklim. Untuk mendukung komitmen tersebut, pemerintah memperkenalkan pajak karbon dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

“Bapak Presiden di dalam Pertemuan COP26 di Glasgow telah menyampaikan komitmen Indonesia untuk menjadi warga dunia untuk menanggulangi climate change. Komitmen ini sudah dari presiden ke presiden karena dari Kyoto Protocol sampai dengan sekarang,” kata Menkeu dalam Kick Off Sosialisasi UU HPP ditulis Minggu (21/11/2021).

Pajak karbon akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan roadmap dengan memperhatikan perkembangan pasar karbon, pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC), serta kesiapan sektor dan kondisi ekonomi.

Lebih lanjut, Menkeu mengatakan pemerintah membutuhkan instrumen di dalam melaksanakan komitmen tersebut melalui perdagangan karbon (carbon trading). Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon (NEK). Kebijakan tersebut mengatur penyelenggaraan perdagangan karbon, pungutan atas emisi karbon, pembayaran berbasis kinerja atas penurunan emisi karbon.

“Kita akan meng-introduce cap and trade yaitu sektor tertentu, seperti PLTU batubara, diberikan cap dulu. Bahwa Anda boleh mengeluarkan atau mengemisikan CO2 level tertentu. Ada cap-nya,” ujar Menkeu.

Di dalam skema cap and trade, entitas yang mengemisi lebih dari cap diharuskan membeli Sertifikat Izin Emisi (SIE) dari entitas yang mengemisi di bawah cap atau membeli Sertifikat Penurunan Emisi (SPE atau carbon offset).

“Kita sekarang dengan Bapak Menko, dengan BEI (Bursa Efek Indonesia), dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sedang membahas bagaimana mekanisme carbon trade ini dilakukan. Bursanya adalah di Bursa Efek Indonesia karena nanti yang diperdagangkan adalah sertifikat izin dan sertifikat penurunan karbon,” kata Menkeu.

Menkeu menyebut tarif pajak karbon ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan harga karbon di pasar karbon dengan minimal tarif Rp30,00 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e).

“Kalau di pasaran dunia harganya itu sudah di atas 40 dolar AS, bahkan Kanada akan menaikkan mencapai di atas 125 dolar AS sampai 2030 nanti,” ujar Menkeu.

baca juga

Di sisi lain, Indonesia perlu memperhatikan harga karbon di dunia yang relatif tidak seragam. Menkeu mengungkapkan Indonesia harus melindungi carbon market agar tidak dimanfaatkan oleh negara maju penghasil emisi karbon.

“Indonesia harus memenuhi kuota penurunan karbon sebelum kita bisa menjualnya. Apalagi kalau harganya memang murah, pasti dari luar negara yang harga karbonnya tinggi, dia mau beli karbonnya di Indonesia yang dianggap murah. Ini adalah salah satu yang nanti kita akan makin matangkan bersama-sama,” katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Sri Mulyani ke Pengusaha: Kalau Hitungan Pajak Tak Adil Silahkan Banding

Sri Mulyani ke Pengusaha: Kalau Hitungan Pajak Tak Adil Silahkan Banding

Bisnis | Jum'at, 19 November 2021 | 14:44 WIB

Payungan saat Pidato, Jokowi Klaim Serius Tangani Masalah Iklim di Depan Sejumlah Dubes

Payungan saat Pidato, Jokowi Klaim Serius Tangani Masalah Iklim di Depan Sejumlah Dubes

News | Jum'at, 19 November 2021 | 11:43 WIB

Sri Mulyani Geram Masih Maraknya Isu Simpang Siur soal Perpajakan

Sri Mulyani Geram Masih Maraknya Isu Simpang Siur soal Perpajakan

Bisnis | Jum'at, 19 November 2021 | 11:19 WIB

Presidensi G20 Indonesia akan Perkuat Transparansi dan Pertukaran Informasi Perpajakan

Presidensi G20 Indonesia akan Perkuat Transparansi dan Pertukaran Informasi Perpajakan

Bisnis | Kamis, 18 November 2021 | 17:40 WIB

Terkini

Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes

Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes

News | Kamis, 19 November 2026 | 12:44 WIB

Oh Dear, Look What I Got!: Perjalanan Belanja Berubah Menjadi Kekacauan

Oh Dear, Look What I Got!: Perjalanan Belanja Berubah Menjadi Kekacauan

Your Say | Kamis, 19 November 2026 | 12:44 WIB

Aturan Soal Peningkatan Kekayaan Tak Wajar Pejabat Tidak Masuk UU Perampasan Aset, Ini Alasan DPR

Aturan Soal Peningkatan Kekayaan Tak Wajar Pejabat Tidak Masuk UU Perampasan Aset, Ini Alasan DPR

News | Kamis, 19 November 2026 | 12:41 WIB

Tak Hanya Koruptor, UU Perampasan Aset Juga Sasar Harta Pelaku Penipuan dan Penggelapan Massal

Tak Hanya Koruptor, UU Perampasan Aset Juga Sasar Harta Pelaku Penipuan dan Penggelapan Massal

News | Kamis, 19 November 2026 | 12:39 WIB

Apa Kegunaan Sunscreen Kolagen? Ini 3 Rekomendasi Produknya

Apa Kegunaan Sunscreen Kolagen? Ini 3 Rekomendasi Produknya

Lifestyle | Kamis, 19 November 2026 | 12:36 WIB

Persija dan Persib Kompak Kena Sanksi Komdis PSSI, Total Denda Tembus Rp105 Juta

Persija dan Persib Kompak Kena Sanksi Komdis PSSI, Total Denda Tembus Rp105 Juta

Bola | Kamis, 19 November 2026 | 12:35 WIB

RUU Perampasan Aset Disahkan, Pukat UGM Sebut Macan Ompong dan Pepesan Kosong

RUU Perampasan Aset Disahkan, Pukat UGM Sebut Macan Ompong dan Pepesan Kosong

News | Kamis, 19 November 2026 | 12:34 WIB

Basa-basi Donald Trump di KTT APEC 2026 Dibalas Gesture Menohok dari Vladimir Putin

Basa-basi Donald Trump di KTT APEC 2026 Dibalas Gesture Menohok dari Vladimir Putin

News | Kamis, 19 November 2026 | 12:34 WIB

Sahkan RUU Perampasan Aset Lebih Cepat, Puan Maharani Tegaskan DPR Tak Terburu-buru

Sahkan RUU Perampasan Aset Lebih Cepat, Puan Maharani Tegaskan DPR Tak Terburu-buru

News | Kamis, 19 November 2026 | 12:31 WIB

Brightspot 2026 Kembali Digelar, Buka Panggung bagi Jenama Lokal dan Kreator Daerah

Brightspot 2026 Kembali Digelar, Buka Panggung bagi Jenama Lokal dan Kreator Daerah

Lifestyle | Kamis, 19 November 2026 | 12:31 WIB

×