Lepas dari Orde Baru, Indonesia Belum Berani Masuk Rumah Demokrasi

Suara.com - Cita-cita reformasi lahir dari kepercayaan masyarakat pada nilai-nilai demokrasi. Karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap cita-cita reformasi sepantasnya juga menjadi ruh bagi setiap periode pemerintahan.

Namun, pandangan berbeda disampaikan akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung. Ia menilai ada ketidakpercayaan terhadap masyarakat, serta perlunya adanya pihak yang didiskualifikasi dalam situasi politik saat ini.

“Kondisi ini mengingatkan kita pada situasi pada 1998, ketika kegelisahan yang sama dihadapi Soeharto. Lalu diambil keputusan step down (pengunduran diri), lalu kita tepuk tangan. Padahal tepuk tangan kita itulah yang merusak arah gerakan mahasiswa pada waktu itu,” ucapnya.

Ia menjelaskan, sebelum reformasi, ideologi mahasiswa saat itu adalah “revolusi”. Kemudian istilah “reformasi” — yang menurutnya memiliki makna lebih lembek — menggantikan “revolusi”.

Rocky menjelaskan, revolusi berarti perubahan kimia dan kualitatif yang bersifat total. Sedangkan reformasi adalah perubahan fisika yang berfokus pada perubahan ciri-ciri.

“Jadi kita gagal mempertahankan genealogi (asal-usul) dari gerakan ini,” katanya dalam acara “Terus Terang Goes to Campus UII Yogyakarta #1”, dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Jumat (22/5/2026).

Keluar dari Orde Baru?

Ia mengungkapkan adanya transisi demokrasi yang terhambat karena situasi saat ini sudah keluar dari Orde Baru, tetapi belum berani masuk ke “rumah demokrasi”.

“Karena di depan kita lalu lalang tentara, lalu lalang parcok,” katanya, sebagai penjelasan atas ketidakberanian tersebut.

Bagi Rocky, saat ini terdapat gejala creeping militarism. Ia menyinggung pengiriman batalion teritorial pembangunan TNI yang berhasil menurunkan tingkat kejahatan begal.

Ia menilai hal tersebut masih berada dalam koridor keamanan dan ketertiban masyarakat yang menjadi kewenangan Polri, bukan TNI. Menurutnya, adanya ketakutan di masyarakat membuat kehadiran tentara semakin dekat dengan lingkungan sipil.

Ia menambahkan, kehadiran tentara memang dapat memberi rasa aman, namun rasa aman tersebut bisa saja bersifat semu. Ada kekhawatiran mengapa penjagaan dilakukan secara ketat oleh militer.

Ia menegaskan bahwa rasa aman sejati lahir dari persahabatan sosial yang mampu menghidupkan demokrasi deliberatif atau musyawarah sebagai inti pengambilan keputusan politik.

Kehadiran militer, menurutnya, hanya bisa dihentikan oleh masyarakat sipil. “Yang supreme (paling utama) dalam demokrasi bukan orang sipil, tapi nilai sipil,” tegasnya.

Legitimasi tentara dalam menggunakan senjata, bagi Rocky, harus tetap tunduk pada nilai sipil, kecuali dalam situasi perang. Tentara adalah alat pertahanan negara.

Untuk mengembalikan semangat reformasi, Rocky menilai ada pelemahan masyarakat sipil. Karena itu, forum diskusi dan seminar kebangsaan diperlukan untuk memperkuat demokrasi.

“Kita semua ini hidup di dalam kondisi tanpa argumen. Akibatnya apa? Kita jualan sentimen,” pungkasnya.

Reporter: Cornelius Juan Prawira