-
Sri Mulyani Ungkapkan Alasan Pemerintah Tunda Penerapan Pajak Karbon
Dinamika ekonomi global menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk kembali menunda penerapan pajak karbon.
Selengkapnya -
Implementasi Pajak Karbon Ditunda, Menkeu Sri Mulyani: Perlu Dikalkulasi
Menkeu Sri Mulyani memastikan implementasi penerapan pajak karbon kembali ditunda.
Selengkapnya -
Gejolak di Sektor Energi, Menkeu Sri Mulyani Cari Waktu Tepat Untuk Terapkan Pajak Karbon
"Kami harus mengkalkulasi mengenai penerapannya yang harus tetap positif untuk ekonomi kita sendiri, terutama untuk nanti diversifikasi energi," kata Sri.
Selengkapnya -
Holding BUMN Jasa Survei Dukung Rencana Sri Mulyani Terapkan Pajak Karbon
Menurut Direktur Utama BKI Rudiyanto, pajak karbon merupakan solusi yang ampuh untuk dekarbonisasi.
Selengkapnya -
BRIN: Penerapan Pajak Karbon Harus Didukung Kebijakan Tekan Dampak Sosial
Salah satu dampak penerapan pajak karbon adalah mendorong kenaikan biaya produksi, sehingga memberikan dampak berbeda bagi masyarakat miskin.
Selengkapnya -
PLTU Berkapasitas di Bawah 25 MW Sebaiknya Tak Kena Pajak Karbon
Dari sisi kontribusi emisi sangat kecil dibandingkan PLTU skala besar.
Selengkapnya -
BRIN Sebut Kebijakan Pajak Karbon Akan Menekan Dampak Krisis Iklim Dunia
Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menjadi kunci untuk mewujudkan ruang hidup yang berkualitas bagi manusia.
Selengkapnya -
Antam Lakukan Dekarbonisasi di Unit Bisnis
Pemerintah juga berkomitmen mengambil langkah serius untuk mengemas kebijakan yang tepat dalam mengakomodir dan mendorong industri untuk menerapkan efisiensi energi.
Selengkapnya -
Kriminal Lingkungan Marak, Menkeu Sri Mulyani Minta PPATK Ikut Susun Aturan Pajak Karbon
Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengharapkan PPATK terlibat dalam menyusun aturan pasar karbon dan pajak karbon sebagai implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Selengkapnya -
Kemenkeu Undur Pemungutan Pajak Karbon ke Juli 2022
Tadinya aturan pajak karbon mulai berlaku pada 1 April 2022.
Selengkapnya -
Mitsubishi Optimistis Xpander Dapat Insentif Karbon Terbaik
Mitsubishi Xpander dibekali teknologi Exhaust Gas Recirculation untuk mengurangi emisi gas buang.
Selengkapnya -
Menkeu Klaim Pajak Karbon dalam UU HPP Bentuk Komitmen Indonesia Atasi Perubahan Iklim
"...Komitmen ini sudah dari presiden ke presiden karena dari Kyoto Protocol sampai dengan sekarang."
Selengkapnya -
Pajak Karbon Akan Pangkas Harga Mobil Listrik Toyota Hingga Rp 60 Juta
Mobil-mobil berteknologi listrik Toyota di Indonesia bisa turun harga hingga Rp 60 juta berkat pajak karbon.
Selengkapnya -
Sri Mulyani Sebut Pajak Karbon Jadi Momentum Pembenahan Struktural
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN menjadi instrumen penting untuk mendukung pemulihan ekonomi.
Selengkapnya -
Pemerintah Bakal Pungut Pajak Karbon untuk Pertama Kalinya Mulai 1 April 2022
Pemerintah akan mulai memungut pajak karbon untuk pertama kalinya pada 1 April 2022 mendatang, tarif yang ditetapkan sebesar Rp 30 per kilogram (kg) karbon dioksida ekuivalen.
Selengkapnya -
Intip Lagi UU HPP yang di Dalamnya Mengatur Pajak Karbon Rp 30 Per Kg CO2e
RUU HPP yang disahkan DPR pada hari ini Rabu (7/10/2021), mengatur berbagai kebijakan perpajakan. Salah satunya pengenaan pajak karbon.
Selengkapnya -
Sri Mulyani Usul Pajak Karbon, Pemulihan Ekonomi Bisa Terhambat
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan berencana untuk menerapkan tarif pajak karbon.
Selengkapnya -
Sri Mulyani Usul Ada Tarif Pajak Karbon Rp 75 per Kilogram
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan berencana untuk menerapkan tarif pajak karbon.
Selengkapnya -
Rencana Pemerintah Pungut Pajak Karbon Dinilai Membebani Masyarakat
Rencana pemerintah untuk memungut pajak karbon dinilai akan membebani masyarakat dan memperburuk iklim usaha.
Selengkapnya