Suara.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Partai Keadian Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera kritisi pendataan pemerintah terkait program bantuan sosial (Bansos). Hal ini dinyatakan oleh Mardani Ali Sera sendiri melalui akun Twitternya Selasa (23/11/2021).
Merujuk pada pemberitaan tentang KemenPAN RB yang menindaklanjuri puluhan ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerima bansos pemerintah, Mardani menyatakan bahwa pengelolaan data pemerintah masih amburadul.
"Temuan ini kembali menunjukkan amburadulnya pengelolaan data penerima bantuan oleh pemerintah. Kesalahan dalam penyertaan data merupakan salah satu kekurangan program bansos," tulis Mardani.
"Data adalah hal mendasar karena berpengaruh pada penghitungan anggaran, transfer ke daerah, penyaluran dan pengadaan," tambahnya.
Menurutnya, Kementerian Sosial (Kemensos) tidak bisa memperbaiki data mereka hanya sendiri tanpa integrasi dengan data Kementerian dalam Negeri (Kemendagri).
Ia juga menyatakan bahwa pemerintah harus mengecek berbagai jenis pekerjaan [warga negara] agar yang tidak berhak menerima bansos tidak akan menerimanya.
"Tidak bisa ditawar, pemerintah harus bisa mengecek berbagai jenis pekerjaan yang seharusnya tidak berhak atas bansos tapi justru menerimanya," tulis Mardani.
Mardani menunjukkan bahwa pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama untuk membenahi masalah pendataan dan jangan saling menyalahkan.
"Termasuk pada aspek Big Data (Data Raya) dan single ID number. Mesti ada keinginan duduk bersama lintas lembaga dan merapikan data masyarakat hingga hanya ada satu data dan bisa dipakai lintas Kementerian/Lembaga," imbuhnya.
Puluhan Ribu ASN dapat Bansos
Sebelumnya diberitaan bahwa sebanyak lebih dari 31 ribu AS diduga menerima Bansos. Hal tersebut dinyatakan sendiri oleh Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
Menurut Mensos, dari 31 ribu tersebut 28 ribu di antaranya adalah ASN aktif.
“Yang aktif itu setelah kita cek di data BKN mungkin sisanya tuh sudah pensiun itu 28.965 ASN aktif,” ucap Risma dalam konferensi pers, Jumat (19/11/2021).
TERPOPULER
