alexametrics

Hormati Putusan MK, Menko Airlangga Pastikan Pemerintah akan Perbaiki UU Cipta Kerja

Chandra Iswinarno | Ummi Hadyah Saleh
Hormati Putusan MK, Menko Airlangga Pastikan Pemerintah akan Perbaiki UU Cipta Kerja
Ratusan buruh saat berujuk rasa menuntut pembatalan UU Omnibus Law UU Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. (Suara.com/Yosea Arga)

Pemerintah menyatakan menghormati putusan sidang Mahkamah Konstitusi atas gugatan kelompok buruh tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Suara.com - Pemerintah menyatakan menghormati putusan sidang Mahkamah Konstitusi atas gugatan kelompok buruh tentang Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan melaksanakan UU Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya.

"Setelah mengikuti sidang MK dan pemerintah menghormati dan mematuhi putusan daripada MK serta akan melaksanakan UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan putusan MK yang dimaksud," ujar Airlangga dalam jumpa pers yang dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (25/11/2021).

Airlangga mengatakan, pemerintah akan melakukan perbaikan dalam kurun waktu dua tahun sesuai perintah MK.

Baca Juga: MK Perintahkan UU Ciptaker Diperbaiki, Siapa yang Nangis dan Senang?

"Putusan MK telah menyatakan bahwa undang-undang cipta kerja masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh MK yaitu harus dilakukan perbaikan paling lama dua tahun sejak putusan dibacakan," kata dia.

Ketua Umum Partai Golkar tersebut memaparkan, sesuai putusan MK, pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dengan dilakukan perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja.

"Dengan demikian peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU cipta kerja tetap berlaku," tutur Airlangga. 

Airlangga melanjutkan, pemerintah juga akan segera menindaklanjuti putusan MK melalui penyiapan perbaikan UU dan melaksanakan sebaik-baiknya arahan MK lainnya.

"Pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK yang dimaksud melalui penyiapan perbaikan undang-undang dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan Mahkamah Konstitusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam putusan MK tersebut," katanya.

Baca Juga: MK Kabulkan Permintaan Buruh, Menko Airlangga: UU Cipta Kerja Masih Berlaku

Sebelumnya, MK memutuskan menolak gugatan uji materi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh. Putusan tersebut dibacakan Ketua MK merangkap Ketua Majelis Hakim Anwar Usman secara daring pada Kamis (25/11/2021).

Komentar