UMP 2022 DKI Ingin Dinaikan Lagi, Wagub DKI: Pengusaha Tak Masalah sampai 5 Persen

Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana melakukan negosiasi ulang formulasi penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditentukan Kementerian Ketenagakerjaan. Nantinya, diharapkan nilai UMP 2022 akan bisa dinaikan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan seharusnya di Jakarta, kenaikan UMP bisa lebih tinggi dari 0,85 persen atau Rp38 ribu. Bahkan, kata Riza, persentase kenaikannya sampai 5 persen.

Kemungkinan menaikan UMP ini pun disebutnya juga sudah dibahas bersama para pengusaha. Mereka tak masalah jika harus menambah gaji minimum pegawainya sebanyak 5 persen.

"Sebetulnya yang bersepakat kemudian antara pihak pemerintah, pengusaha, dan katakanlah pihak buruh, itu angka sampai 5 persen tuh sebetulnya enggak ada masalah," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/11/2021).

Riza pun juga menyayangkan formulasi penentuan UMP yang dibuat Kemenaker. Sebab, Jakarta disebutnya berbeda karena memiliki harga kebutuhan harian yang memang lebih mahal.

"Karena di Jakarta kan tentu berbeda dengan daerah lain. Disini harga tentu lebih tinggi daripada di daerah. Kalau ini kan kenaikannya hanya kecil sekali hanya 0,85 persen, 38 ribu, inflasinya saja sudah berapa," pungkasnya.

Anies Sebut Kenaikan UMP Sangat Kecil

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui massa buruh yang melakukan demonstrasi soal UMP di depan Balai Kota DKI Jakarta, kemarin. Di depan massa aksi, Anies berorasi untuk menyampaikan sejumlah keterangan.

Anies mengakui penentuan UMP adalah salah satu masalah yang ia perhatikan belakangan ini. Ia mengaku juga ingin menyejahterakan buruh seperti yang mereka tuntut selama ini.

"Saya sudah dengar apa yang tadi disampaikan. Kami sudah bertemu berkali-kali dan kami ingin agar semua yang di Jakarta bisa merasakan kesejahteraan termasuk buruh. Kami pun pandangan yang sama, teman-teman," ujar Anies di depan buruh, Senin (29/11/2021).

Mantan Mendikbud ini pun mengakui memang Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan menyulitkan para buruh. Pasalnya, nilai UMP disebutnya hanya bisa dinaikan sedikit saja.

DKI Jakarta pun hanya menaikan UMP sebesar 3,6 persen atau Rp38 ribu saja. Artinya UMP DKI 2022 ditetapkan di angka Rp4.452.724.

"Bila diterpakan di Jakarta maka buruh hanya mengalami kenaikan sebesar Rp 38 ribu. Kami melihat angka ini amat kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," katanya.

Surat yang disampaikan Anies ke Kemenaker adalah soal formula penetapan UMP yang dibuat tidak sesuai untuk Jakarta. Ibu kota disebutnya mampu menaikan UMP lebih tinggi dari aturan Kemenaker.

"Kami bersurat ke kemenaker. Kami mengatakan formula tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Formula ini kalau di Jakarta tidak sesuai," tuturnya.

Saat ini, kata Anies, surat tersebut sedang dibahas. Ia berharap setelah ini akan ada revisi untuk penentuan UMP di Jakarta dan nilainya bisa dinaikan.

"Kami sedang fase pembahasan. Kami berkeinginan agar di Jakarta baik buruh dan pengusaha merasakan keadilan. Kan adil itu harus semuanya."