Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, mengaku PKB belum diajak bicara oleh Presiden Joko Widodo mengenai isu reshuffle atau perombakan kabinet. Namun, menurutnya masyarakat antusias menunggu soal reshuffle mengingat kebiasaan Jokowi berkaitan dengan Rabu Pon.
Diketahui Isu reshuffle semakin berhembus, santer hal itu dilakukan dalam waktu dekat di Desember 2021. Jika mengacu kebiasaan presiden, 8 Desember 2021 ini merupakan hari Rabu Pon.
"Seperti lazimnya yang sering dilakukan Pak Presiden Jokowi, saat ini isu reshuffle memang sedang kencang dibicarakan, meskipun pihak Istana atau Pak Jokowi belum memberikan sinyal. Tetapi, masyarakat menunggu karena lazimnya Pak Jokowi melakukan reshuffle itu pada Hari Rabu Pon, dan Rabu Pon itu akan jatuh pada 8 Desember," kata Jazilul kepada wartawan, Rabu (1/12/2021).
Namun, Jazilul mengatakan, reshuffle menjadi hak penuh atau prerogatif Presiden Jokowi. Karena itu, PKB menghormati apa yang akan menjadi keputusan Jokowi dalam menyusun atau merombak kabinetnya.
”Karena reshuffle itu hak prerogatif Presiden, kami dari PKB manut saja apa yang nanti akan diambil oleh Presiden karena Presiden tahu apa yang terbaik buat Indonesia, dan tahu apa yang harus dilakukan dengan para menteri dan kabinetnya," ungkapnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR RI ini mengatakan, tidak mesti juga Presiden akan menjadikan Rabu Pon pamungkas di Tahun 2021 atau sepekan mendatang untuk melakukan reshuffle kabinet.
"Karena sampai hari ini tanda-tanda reshuffle juga belum kelihatan," tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto, mengaku hanya baru mendengar isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle pada 8 Desember 2021. Mengenai hal itu, PAN sendiri dalam posisi siap jika diminta untuk mengisi kursi di Kabinet.
"Saya dengar juga isunya begitu, katanya sih (8 Desember). Tapi kan itu hak prerogatif Pak Jokowi," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/11/2021).
PAN sendiri semenjak dinyatakan bergabung dengan koalisi partai politik pemerintah pada 25 Agustus lalu memang belum terakomodir dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Maruf. Yandri menegaskan, meski reshuffle hak prerogatif presiden, PAN siap sodorkan kader jika diminta isi kursi kosong.
"Kalau PAN itu manut saja lah, kapan mau reshuffle, kalau pun PAN diajak, kita sudah siapkan kader," ungkapnya.
Yandri menyampaikan, kader PAN sangat siap membantu pemerintahan Jokowi. Hal tersebut sesuai dengan keputusan dari hasil Rapat Kerja Nasional atah Rakernas yang sudah digelar oleh partai berlambang matahari putih tersebut.
TERPOPULER
