Infografis
David menambahkan pengibaran bendera Bintang Kejora adalah sebuah tindakan sederhana tapi dianggap sebagai sebuah tindak kejahatan di Papua dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
“Skala pelanggaran hak asasi manusia oleh militer Indonesia, penghancuran desa dan pemindahan paksa orang Papua, tidak boleh lagi diabaikan."
Di Victoria, pengibaran bendera Bintang Kejora tak hanya dikibarkan di Melbourne, tapi juga di kota kecil Ballarat yang dihadiri pejabat Pemerintah setempat.
Salah satu pejabat, atau sebutannya Councillor, dari Ballarat, Belinda Coates, juga dari Partai Hijau, hadir untuk menyampaikan dukungannya agar Papua Barat bisa menentukan nasibnya sendiri.
"Hari ini saya bergabung bersama Ballarat Trades Hall, Friends of West Papua Ballarat, Adolf Nora dan Andreas Felle dari West Papuan Community dalam pengibaran bendera Bintang Kejora menandai Hari Kemerdekaan ke-60 mereka, yang tak pernah terwujudkan," kata Belinda kepada Farid Ibrahim dari ABC Indonesia.
"Bersama ribuan orang lainnya di seluruh dunia, kami merayakan hari ini dan meminta digelarnya Pemilu yang bebas untuk menentukan nasib sendiri serta keamanan dan kemerdekaan rakyat West Papua, tetangga Pasifik terdekat kami," katanya.
Australia 'belum cukup' berbuat untuk Papua
Selain menyerukan “dialog yang tulus untuk mengatasi setiap keluhan, diskusi terkait fakta sejarah, politik, dan hak asasi manusia antara Papua dan Jakarta,” Ronny juga menyoroti peran Australia.
“Belum cukup yang dilakukan Australia [untuk Papua]. Australia sebagai tetangga terdekat dan salah satu aktor regional utama dalam kerangka geopolitik di Indo Pasifik perlu memimpin … untuk menemukan resolusi damai.”
“Sebagai anggota Komisi Hak Asasi PBB, Australia dapat mengambil peran untuk mengedepankan pendekatan hak asasi manusia, dan memastikan pertemuan-pertemuan bilateral dalam hal keamanan dan perdagangan juga tetap mempertimbangkan isu hak asasi manusia.”
Baca Juga: Pemekaran Wilayah di Papua, Apa Bisa Jadi Solusi Permasalahan yang Ada?
Ronny menambahkan Australia bisa menjadi ‘broker’ yang jujur bagi pemimpin Papua dan Pemerintah Indonesia dengan melihat kembali kesepakatan asli sejarah, meski ia juga menyadari penentuan nasib sendiri untuk Papua adalah isu yang sensitif bagi Indonesia.
