Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan akan komitmen menjalankan tugas pembangunan Giant Sea Wall sebagai proyek strategis jangka panjang yang ditugaskan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menariknya, sebagian sumber pendanaan proyek Giant Sea Wall itu akan diambil dari keuntungan hasil pengolahan sampah di Ibu Kota.
Pramono mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membangun setidaknya empat Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) untuk memenuhi kebutuhan listrik sehari-hari masyarakat Jakarta.
Hal ini disampaikannya dalam acara Jakarta Future Festival (JFF) di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Minggu (15/6/2025).
“Yang pertama soal sampah dulu. Jadi kalau sampah yang ada di Bantargebang 55 juta tadi, kemudian kita bangun 4 PLTSa, satu PLTS feeder per hariannya 2.500 (ton sampah), itu kurang lebih (menghasilkan) 1.500 megawatt, maka Jakarta kebutuhan listriknya sepenuhnya akan bisa disuplai dari tempat itu,” ujar Pramono.
Menurut dia, pengolahan sampah menjadi energi bukan hanya menjawab kebutuhan listrik dan mengurangi pencemaran, tetapi juga memberi keuntungan ekonomi bagi daerah.
“Sehingga semuanya yang sekarang ini menjadi penyebab polusi di Jakarta kita minta mereka untuk mengubah dan cukup kita gunakan semuanya dari PLTS, maka persoalan sampah selesai, persoalan listriknya terpenuhi, pencemarannya juga berkurang banyak, dan itu kan ada revenue buat Jakarta,” jelasnya.
Keuntungan atau revenue dari pengelolaan energi itulah yang sebagian akan digunakan untuk mendanai pembangunan tanggul laut raksasa tersebut.
“Nah revenue inilah yang akan digunakan sebagian untuk membangun Giant Sea Wall," ungkapnya.
Baca Juga: Prabowo 'Sentil' Pramono Soal Giant Sea Wall: DKI Siap Ikuti Arahan Pusat!
Pramono menjelaskan, dalam pembangunan Giant Sea Wall, kini Pemprov mendapatkan mandat untuk membangun tanggul sepanjang 19 kilometer di laut Jakarta.
"Jakarta di era pemerintahan sebelumnya dapat bagian 12 kilo. Kemarin mendapat tambahan 7 kilo, sehingga total 19 kilometer. Memang tidak kecil angkanya. Tetapi ini kan project untuk long term. Jakarta tentunya akan mempersiapkan itu,” lanjut Pramono.
Ia juga menyebut, dengan APBD DKI Jakarta saat ini yang mencapai Rp91 triliun, pihaknya menargetkan penguatan fiskal di tahun mendatang demi mendukung proyek tersebut.
“APBD Jakarta sekarang ini Rp91 triliun. Mudah-mudahan tahun depan udah bisa di atas 100. Kalau itu bisa dilakukan, maka kami setiap tahun minimum harus spend kurang lebih Rp5 triliun untuk sea wall. Apakah Jakarta mampu atau tidak? Tentunya ini menjadi tantangan bagi kami,” kata Pramono.
Karena itu, untuk menyiasatinya DKI perlu berbagai sumber pemasukan tambahan, termasuk dari keuntungan pengolahan sampah.
“Kami akan bekerja keras untuk mewujudkan apa yang menjadi penugasan dari Bapak Presiden. Saya yakin pasti di internal Balai Kota akan bisa untuk memenuhi itu," tuturnya.
