Suara.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan blak-blakan bahwa ada 'sultan' dari kawasan Arab ingin berinvestasi di Aceh Singkil, Provinsi Aceh.
Pernyataan Luhut itu keluar di tengah ramai sengketa kepemilikan empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
"Ya kalau (Aceh) Singkil saya sudah pernah pergi ke sana ya. Memang waktu itu MBZ spesifik Royal Highness dari Abu Dhabi pengen ada satu resort di daerah Singkil. Singkil itu ada berapa pulau-pulau di sana,” kata Luhut dalam sebuah potongan video yang beredar di media sosial sebagaimana dikutip, Minggu (15/6/2025).
Menurut Luhut, mereka sudah pergi meninjau ke Singkil, namun agak tertunda karena satu dan lain hal.
"Waktu itu saya sampaikan kepada Gubernur Aceh, supaya diakomodasi lah gitu. Jadi mereka, MBZ itu pengen ada satu resort yang bisa dia tinggal. Dan mereka sudah meninjau, dan memang resortnya, apa, pulaunya bagus dan itu ada kawasan, apa ya, seperti rawa, tapi yang bagus yang macam-macam binatang masih tumbuh di sana," jelas Luhut.
Kemudian Luhut menyatakan, terkait adanya informasi soal kandungan migas di beberapa pulau di Aceh Singkil, bahwa sampai hari ini pihaknya tidak tahu dan mungkin saja ada.
"Yang saya pastikan di situ memang bagus, ada beberapa pulau," katanya.
Luhut juga menyatakan bahwa minat MBZ berinvestasi di Singkil bukan terkait polemik status empat pulau.
"Saya enggak lihat, saya enggak tahu persis mengenai itu, tapi setahu saya memang waktu itu mereka berminat sekali untuk investasi resort turis di sana," tandasnya.
Prabowo Didesak Segera Selesaikan Sengketa Empat Pulau
Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera memberi solusi polemik sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.
Menurut Eem, sengketa ini harus segera diselesaikan karena berpotensi memecah belah bangsa, terutama dua provinsi tersebut.
“Penyelesaian sengketa empat pulau ini harus segera, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Tentu, sebelumnya, Presiden harus melakukan pendekatan konstruktif dan damai antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara,” katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, sebagaimana dilansir Antara, Minggu (15/6).
Lebih lanjut Eem mengatakan, bahwa fraksi PKB MPR RI juga mendukung apabila polemik ini diselesaikan di tingkat Presiden dan bukan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Alasannya, lanjut dia, karena di dalam konstitusi telah disebutkan bahwa Kepala Negara memiliki tugas dalam menjaga keutuhan wilayah negara dengan memastikan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan wilayah NKRI dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.
TERPOPULER
