Suara.com - Wakil Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Prof Sofian Effendi khawatir Indonesia akan menjadi negara yang menjalankan pemerintahan dengan semangat demokrasi iliberal atau demokrasi semu. Hal tersebut dikatakannya karena melihat bagaimana pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang melemahkan demokrasi.
Sofian memperlihatkan kondisi stagnasi demokrasi di Indonesia sejak 2010. Dari 2010 demokrasi berjalan terus meningkat hingga 2014. Namun pada 2015, kekuatan demokrasi malah terus menurun hingga 2021.
"Baru 11 tahun kita berdemokrasi liberal dan naik sampai tahun 2015 tapi setelah itu mulai menunjukkan penurunkan yang dinamakan sebagai illiberal democracy," kata Sofian dalam webinar bertajuk Stagnasi Demokrasi? Pemilu, Partai Politik dan Relasi Bisnis Pasca Orde Baru, Rabu (15/12/2021).
Sofian mengatakan kalau melihat dari perkembangan demokrasi yang terus menurun, maka masyarakat tidak bisa berharap banyak demokrasi akan kembali naik pada 2024.
Ia bisa melihat tanda-tandanya yakni melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah dalam bidang penguatan birokrasinya. Menurutnya, kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah itu malah membuatnya khawatir.
"Tapi tanda-tanda kebijakan-kebijakan yang ditempuh pemerintah justru menuju kepada akan semakin melemahnya demokrasi Indonesia di masa depan," ujarnya.
Itu dikatakan Sofian karena reformasi birokrasi yang diupayakan pemerintah malah menyebabkan Indonesia lebih condong ke arah illiberal.
"Dari lembaga-lembaga yang mendukung demokrasi di Indonesia menjadi iliberal ke depan kalau tanpa ada perubahan di dalam kebijakan pemerintah."
Baca Juga: Gus Muhaimin: MKD Instrumen Etika Politik yang Dapat Tanggalkan Hak Imunitas
