Infografis
Dalam kesempatan itu, Budi juga menjelaskan kalau PTM terbatas mungkin dilakukan untuk saat ini karena dalam beberapa bulan terakhir seluruh kabupaten/kota sudah berada pada PPKM level 1,2 dan 3. Selain itu, ia menyebut kalau 50 persen sasaran vaksinasi telah menerima vaksinasi dosis kedua.
"Termasuk cakupan vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah mencapai 80 persen, 82 persen kelompok usia remaja (12-17 tahun) dan sudah dimulainya vaksinasi Covid-19 pada usia 6 – 11 tahun," ujar Budi.
Selain ketentuan, pemantauan, dan evaluasi PTM terbatas yang lebih baik, SKB ini menjelaskan kalau pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya mewajibkan seluruh satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi di wilayahnya untuk melaksanakan PTM terbatas mulai semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2021/2022.
Terkait itu, Mendagri Tito menegaskan kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan harus membuka kesempatan untuk mengembalikan hak anak belajar sebagaimana mestinya meskipun secara terbatas.
“Pemerintah daerah perlu mengawal PTM terbatas dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh melarang PTM terbatas bagi sekolah yang memenuhi kriteria dan tidak boleh menambahkan kriteria yang lebih berat,” tutur Tito.
Lebih lanjut, Menag Yaqut turut mendorong PTM terbatas dijalankan sebaik-baiknya demi masa depan anak-anak Indonesia. Ia menyebut akan ada sanksi yang menanti apabila terdapat satuan pendidikan melanggar aturan protokol kesehatan.
“Satuan pendidikan, termasuk pesantren, sekolah berasrama, madrasah, seminari, dan satuan pendidikan pra sekolah yang terbukti melanggar protokol kesehatan dapat diberikan sanksi administratif dan dibina oleh satgas penanganan Covid-19 atau tim Pembina UKS/M. Jika ada kasus di satuan pendidikan, sudah pasti pelaksanaan PTM terbatas akan ditinjau kembali sesuai SKB Empat Menteri,” jelas Yaqut.
