Suara.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno meminta penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan pertalite dilakukan bertahap.
Permintaan tersebut disampaikan untuk mencegah terjadinya gejolak di masyarakat.
"Premium dan pertalite itu khususnya premium itu perlu dilakukan penghapusan secara progresif. Jadi bertahap tidak sekaligus supaya tidak menimbulkan gejolak di masyarakat," kata Eddy kepada wartawan, Jumat (24/12/2021).
Sebelumnya, Komisi VII mendukung rencana pemerintah melalui Pertamina atas penghapusan premium dan pertalite. Eddy berujar, sejak awal Komisi VII juga sudah membahas tentang program penghapusan tersebut.
"Memang penggunaan bahan bakar dengan oktan yang lebih tinggi itu merupakan sebuah keniscayaan. Karena, satu memang para produsen mobil sudah juga menggunakan bahan bakar oktan lebih tinggi sehingga tidak lagi menggunakan bahan bakar premium," ujar Eddy.
Eddy kemudian menyorot sejumlah wilayah yang secara bertahap sudah lebih dulu menghilangkan premium. Berkaca dari daerah-daerah tersebut, Eddy melihat tidak ada gejolak.
Eddy juga meyakini, penghapusan secara bertahap menjadi solusi.
"Kita sudah melihat di beberapa tempat baik itu di Jawa maupun Sumatra, kota-kota dan kabupaten tertentu tidak memiliki premium lagi dan ternyata tidak ada gejolak," katanya.
Untuk diketahui, bahan bakar jenis pertalite dan premium dipastikan akan segera sulit ditemukan di sejumlah SPBU.
Kenaikan menyusul usaha pemerintah yang mengklaim ingin memperbaiki kondisi lingkungan dengan mendorong penggunaan BBM ramah lingkungan, yakni menggunakan BBM RON tinggi. Untuk informasi, RON pertalite adalah 90 dan premuim berada di nilai 88.
Dengan alasan ini, pemerintah tengah menyusun roadmap BBM ramah lingkungan dan menggantikan pertalite dengan BBM dengan kualitas lebih baik.
"Dengan roadmap ini, ada tata waktu di mana nantinya kita akan menggunakan BBM ramah lingkungan. Ada masa di mana Pertalite harus dry, harus shifting dari Pertalite ke Pertamax," ujar Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Soerjaningsih dalam keterangannya pada Kamis (23/12/2021).
Ia menyebut, proses shifting Pertalite ke Pertamax sudah masuk dalam bahasan berbagai pihak guna tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
"Sehingga kita juga mencermati volume Pertalite yang harus disediakan untuk masyarakat," kata Soerja.
TERPOPULER
