Data KPA 2021: Jawa Timur Jadi Provinsi Dengan Kasus Konfilik Agraria Terbanyak

Kamis, 06 Januari 2022 | 15:46 WIB
Data KPA 2021: Jawa Timur Jadi Provinsi Dengan Kasus Konfilik Agraria Terbanyak
ILUSTRASI konflik agraria: Warga Pancoran Buntu II serta solidaritas Forum Pancoran Bersatu, turut mengawal jalannya persidangan perdata sengketa lahan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (21/4/2021). [Suara.com/Yosea Arga Pramudita]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Konfik agraria di Riau, dalam konteks sektor kehutanan, disebabkan oleh izin HTI korporasi kehutanan. Di sektor pembangunan infrastruktur, lanjut dia, konflik terjadi akibat pembangunan jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang.

KPA mencatat, proses pembangunan tol tersebut seyogyanya akan diresmikan pada tahun 2021 oleh Presiden Joko Widodo. Namun rencana tersebut urung terlaksana, pasalnya proses pembebasan tanahnya masih menyisakan konflik di daerah Rimbo Panjang.

"Masyarakat menolak pembebasan tanah mereka untuk pembangunan tol. Mereka menilai harga yang ditetapkan pemerintah tidak wajar," beber Dewi.

Pada posisi keempat, ada provinsi Sulawesi Selatan tercatat ada 12 letusan konflik yang terjadi pada tahun 2021. Konflik tersebut terjadi di atas tanah seluas 37.380,74 hektare dengan korban sebanyak 3.034 KK.

Tipologi konflik di provinsi Sulawesi Selatan terjadi di sektor perkebunan dengan total tiga kasus, kehutanan tiga kasus, pertambangan dua kasus, pembangunan infrastruktur dua kasus, dan pertanian satu kasus. kemudian juga ada konflik antara Pangdam XIV Hasanuddin dengan warga Bara-baraya yang belum selesai hingga saat ini.

Dewi melanjutkan, konflik di sektor perkebunan disebabkan oleh penguasan perkebunan sawit PTPN XIV di Wajo, Enrekang dan Luwu Timur. Sementara konflik kehutanan terjadi akibat tumpang tindih tata batas klaim kawasan hutan dengan masyarakat di Kabupaten Gowa dan Tana Toraja.

"Selanjutnya konflik agraria akibat klaim kawasan hutan di Kabupaten Soppeng. Konflik pembangunan infrastruktur terjadi akibat pembangunan PSN Bendungan Karalloe di Kabupaten Gowa dan pembangunan PLTA Pokko di Kabupaten Pinrang," ucap Dewi.

Selanjutnya, dalam catatan KPA, Sumatera Utara berada di posisi lima dengan rincian 11 kasus. Kemudian, posisi enam hingga 10 penyumbang konflik terbanyak tahun ini ialah Provinsi Jawa Tengah 10 kasus, Kalimantan Timur 10 kasus, Sumatra Selatan delapan kasus, Bengkulu delapan kasus, Sulewesi Utara dan Jambi tercatat masing-masing 7 kejadian konflik.

Baca Juga: Proyek Strategis Nasional Infrastruktur Sebabkan 38 Konflik Agraria Sepanjang 2021

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI