Desa Jadi Mesin Ekonomi: Kisah Sukses Revitalisasi Pedesaan di China

Suara.com - Ekonom dan sejarawan Inggris Richard Henry Tawney dalam bukunya "Land and Labor in China" (1932) mengatakan "Penduduk desa di China ibarat seorang yang terus-menerus berdiri dengan air sampai ke leher, sehingga riak kecil saja sudah cukup untuk menenggelamkannya".

Gambaran yang menunjukkan kondisi tidak menentu bagi masyarakat di desa-desa Tiongkok. Gangguan minimal pun dapat berdampak sangat besar, sehingga menurut Tawney, penting mempertahankan stabilitas sosial di pedesaan.

Namun, kondisi itu sudah lebih dari 90 tahun lalu dan pedesaan China sudah mengalami banyak perubahan.

Proses pembangunan pedesaan China setidaknya dapat dibagi menjadi dua periode utama, yaitu periode pertama pada 1949-1978 dimulai sejak berdirinya Republik Rakyat China hingga dimulainya reformasi dan keterbukaan sejak 1978.

China pascakolonial disebut sebagai masyarakat agraris yang terpecah karena perang, separatisme regional, industrialisasi serta urbanisasi yang tidak merata, sehingga pemerintah Partai Komunis China (PKC) saat itu melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempromosikan "integrasi nasional".

Terlebih pada masa Tiongkok kuno, pedesaan bukanlah wilayah otonom yang dipimpin oleh bangsawan setempat; sebaliknya, setiap dinasti yang bertahan lama, melalui aparaturnya memberikan pengaruh kepada para bangsawan di pedesaan.

Tak heran, para pemimpin China pun mengusung visi politik utama berbau integrasi sosial seperti Persatuan Besar Rakyat Tiongkok (Zhngguó rénmín dà tuánjié) karya Mao Zedong, kepada Masyarakat Harmonis (Héxié shèhuì) dari Hu Jintao dan terbaru, Komunitas untuk Masa Depan Bersama bagi Umat Manusia (Rénlèi mìngyùn gòngtóngt) oleh Xi Jinping.

Secara khusus pada 2017, Presiden Xi Jinping menyampaikan gagasan tentang "menerapkan strategi revitalisasi pedesaan" pada Kongres Nasional ke-19 PKC sehingga pada 2018, mesin utama PKC yaitu Komite Sentral PKC dan Dewan Negara (kabinet Tiongkok).

Kemudian menerbitkan dokumen komprehensif "Perencanaan Strategis 2018-2022 untuk melakukan "Revitalisasi Pedesaan" yang mengurai peta jalan bagaimana negara sosialis menjadi makmur tanpa ada kemiskinan atau kelaparan melalui revitalisasi di pedesaan.

Idenya adalah untuk meningkatkan produksi pertanian, mengembangkan perumahan dan tata guna lahan pedesaan, memperbaiki lingkungan, dan mengurangi kemiskinan di daerah miskin.

Dalam dokumen pemerintah, disebut bahwa Tiongkok sudah menyalurkan dana hampir 1,6 triliun yuan (setara 246 miliar dolar AS) untuk program pengentasan kemiskinan sepanjang 2013-2021 termasuk program-program mengatasi kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan.

Pada 25 Februari 2021, dalam satu pertemuan akbar di Balai Besar Rakyat Beijing yang diadakan khusus untu menandai pencapaian China dalam pengentasan kemiskinan, Presiden Xi Jinping menyatakan Tiongkok secara resmi menghapus kemiskinan absolut di negara tersebut.

Ia mengatakan ada 98,99 juta penduduk pedesaan di 128.000 desa yang tadinya hidup di bawah garis kemiskinan sudah tidak miskin lagi, dengan batas kemiskinan absolut di desa di China adalah mereka dengan pendapatan sama atau kurang dari 3.218 RMB per tahun (sekitar Rp7,2 juta).

Pada 2020, pemerintah China menyebut pendapatan per kapita penduduk pedesaan mencapai 17.131 yuan (sekitar Rp38 juta)

Pada 2021, pemerintah China juga meloloskan Undang-Undang Promosi Revitalisasi Pedesaan dan Administrasi Nasional untuk Revitalisasi Pedesaan dan membentuk Administrasi Nasional untuk Revitalisasi Pedesaan (NARR) di bawah Kementerian Pertanian dan Urusan Pedesaan untuk melaksanakan tugas tersebut.