Suara.com - Direktur Imparsial Ghufron Mabruri menilai proses persidangan kasus perusakan Masjid Miftahul Huda milik komunitas Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar) di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak hanyalah sidang dagelan.
Ghufron menyebut, hakim dan jaksa di PN Pontianak justru menghakimi keyakinan yang dianut komunitas Ahmadiyah, sehingga tidak fokus pada tindak pidana perusakan masjid dan penghasutan kekerasan yang dilakukan oleh 21 orang terdakwa.
"Proses peradilan terhadap pelaku perusakan Masjid Sintang lebih tepat disebut semacam dagelan, yang memang dari awal tidak secara serius menjadikan proses keadilan itu ditegakkan oleh lembaga pengadilan," kata Ghufron, Kamis (6/1/2022).
Dalam persidangan terakhir pada 30 Desember 2021, jaksa penuntut umum hanya menuntut pelaku dengan pidana penjara enam bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
"Pascapenjatuhan vonis yang ringan pada pelaku, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, termasuk Komisi Kejaksaan harus segera melakukan upaya proaktif mengevaluasi secara menyeluruh termasuk jika terjadi pelanggaran," tegasnya.
Dia menyebut persidangan ini merupakan praktik hukum yang buruk terhadap kasus intoleransi terhadap minoritas yang bisa menjadi preseden buruk bagi hukum di kemudian hari.
"Ini penting agar peristiwa intoleransi tidak terjadi lagi di Indonesia, karena keberulangan ini terjadi karena lembaga yang seharusnya bekerja secara proper ini tidak berjalan sebagaimana mestinya," tutup Ghufron.
Tim Advokasi Kebebasan Beragama juga sudah melaporkan dugaan pelanggaran kode etik proses pengadilan tersebut dan permohonan pemantauan oleh Komisi Yudisial (KY) kemarin.
Baca Juga: Jemaah Ahmadiyah di Pengungsian: Kita Hanya Ingin Hidup Rukun
