BPOM: Antibodi Vaksin Primer Turun 30 Persen, Jadi Vaksin Booster Harus Diberikan

Erick Tanjung, Ria Rizki Nirmala Sari

Senin, 10 Januari 2022 | 15:59 WIB
BPOM: Antibodi Vaksin Primer Turun 30 Persen, Jadi Vaksin Booster Harus Diberikan
Kepala BPOM Penny K. Lukito. (Suara.com/Dini Afrianti Efendi)

Suara.com - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan/BPOM Penny Kusumastuti Lukito mengungkapkan kalau vaksin ketiga atau booster harus diberikan kepada masyarakat untuk membantu peningkatan kadar antibodi yang sudah menurun pasca pemberian vaksin primer. Kata Penny, penurunan kadar antibodi pasca pemberian vaksin pertama itu bisa sampai 30 persen.

Hal tersebut ditemukan berdasarkan hasil pengamatan uji klinik dari seluruh vaksin Covid-19 yang digunakan di Indonesia.

"Penurunan kadar antibodi yang significantly menurun sampai di bawah 30 persen terjadi setelah 6 bulan pemberian vaksin primer yang lengkap," kata Penny dalam konferensi pers yang disiarkan YouTube BPOM RI, Senin (10/1/2022).

Oleh karena itu, menurutnya diperlukan adanya pemberian vaksin booster atau vaksin lanjutan untuk meningkatan immunogenisitas masyarakat yang sudah menurun.

"Hingga saat ini sudah diperlukan pemberian vaksinasi booster dosis lanjutan untuk mempertahankan efikasi vaksin terhadap infeksi Covid-19," ujarnya.

Penny menyebut kalau pemberian vaksin booster juga telah menjadi rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia/WHO. Untuk pelaksanaannya, pemerintah melakui Kementerian Kesehatan akan mengatur soal pemberian vaksinasi booster.

"Prioritasnya tentunya didahulukan untuk populasi yang beresiko tinggi yaitu lansia, tenaga kesehatan, dan kelompok individu yang selanjutnya tentunya akan diberikan juga untuk umum," tuturnya.

Berikut daftar lima vaksin yang memperoleh izin dari BPOM:

1. Coronovax

baca juga

Coronavax menjadi booster homolog. Diberikan sebanyak 1 dosis setelah 6 bulan dari vaksinasi primer sebelumnya. Vaksin diberikan kepada masyarakat minimal usia 18 tahun.

Untuk Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau KIPI yang muncul itu bersifat reaksi lokal seperti nyeri di tempat penyuntikan dan kemerahan. Umumnya tingkat keparahannya pada grade 1 hingga 2.

Immunogenisitas menunjukkan peningkatan titer antibodi netralisasi hingga 21 sampai 35 kali setelah 28 hari pemberian vaksin booster ini pada subjek dewasa.

2. Vaksin Pfizer

Diberikan sebanyak 1 dosis minimal setelah 6 bulan dari vaksinasi primer kepada penduduk dengan usia minimal 18 tahun ke atas. KIPI yang muncul bersifat umum yakni nyeri di tempat suntikan, sakit kepala, nyeri otot, nyeri sendiri dan demam dengan grade 1 hingga 2.

Untuk immunogenisitasnya menunjukkan peningkatan nilai rata-rata titer antibodi netralisasi setelah 1 bulan sebesar 3,3 kali.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Catat! Ini Kriteria Penerima Vaksin Booster Gratis yang Disepakati Pemerintah

Catat! Ini Kriteria Penerima Vaksin Booster Gratis yang Disepakati Pemerintah

Health | Senin, 10 Januari 2022 | 15:32 WIB

Ini KIPI Dari Lima Vaksin Booster Yang Diizinkan BPOM

Ini KIPI Dari Lima Vaksin Booster Yang Diizinkan BPOM

News | Senin, 10 Januari 2022 | 15:05 WIB

BPOM Keluarkan Izin Untuk Lima Vaksin Booster

BPOM Keluarkan Izin Untuk Lima Vaksin Booster

News | Senin, 10 Januari 2022 | 13:34 WIB

Terkini

Kebijakan Rombak Pejabat Kemenkeu Berpotensi Dianulir, Purbaya: Suka-Suka Menteri (Baru) Lah!

Kebijakan Rombak Pejabat Kemenkeu Berpotensi Dianulir, Purbaya: Suka-Suka Menteri (Baru) Lah!

Bisnis | Selasa, 15 September 2026 | 14:56 WIB

Wanita Hamil 7 Bulan Tewas Dicekik di Bekasi, Pria 23 Tahun Ditangkap

Wanita Hamil 7 Bulan Tewas Dicekik di Bekasi, Pria 23 Tahun Ditangkap

News | Selasa, 15 September 2026 | 14:56 WIB

5 Rekomendasi Cafe Tempat Nugas dan WFC di Jogja, Nyaman dan Terjangkau

5 Rekomendasi Cafe Tempat Nugas dan WFC di Jogja, Nyaman dan Terjangkau

Lifestyle | Selasa, 15 September 2026 | 14:56 WIB

Lima Titik Api Karhutla Menyala Lagi di Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir

Lima Titik Api Karhutla Menyala Lagi di Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir

Riau | Selasa, 15 September 2026 | 14:56 WIB

Ulasan Toy Story 5: Ketika Gadget Perlahan Mengambil Alih Masa Kecil Anak

Ulasan Toy Story 5: Ketika Gadget Perlahan Mengambil Alih Masa Kecil Anak

Your Say | Selasa, 15 September 2026 | 14:50 WIB

Buntut Demo Geruduk Balai Kota, Wawali Blitar Dipolisikan Terkait Eksploitasi Atlet Anak

Buntut Demo Geruduk Balai Kota, Wawali Blitar Dipolisikan Terkait Eksploitasi Atlet Anak

Jatim | Selasa, 15 September 2026 | 14:47 WIB

Sidak Pasar hingga Supermarket, Polda Metro Pastikan Stok Beras Aman dan Sesuai HET

Sidak Pasar hingga Supermarket, Polda Metro Pastikan Stok Beras Aman dan Sesuai HET

News | Selasa, 15 September 2026 | 14:46 WIB

Persib Rilis Jersey Khusus ACL 2, Bawa Identitas Bandung dan Indonesia ke Panggung Asia

Persib Rilis Jersey Khusus ACL 2, Bawa Identitas Bandung dan Indonesia ke Panggung Asia

Bola | Selasa, 15 September 2026 | 14:43 WIB

Cara Mencegah Bintik Freckles Bertambah Banyak dan Makin Gelap, Sunscreen Berperan Penting

Cara Mencegah Bintik Freckles Bertambah Banyak dan Makin Gelap, Sunscreen Berperan Penting

Lifestyle | Selasa, 15 September 2026 | 14:42 WIB

Gubernur Sherly Curhat ke DPR 'Kena PHP' Kementerian Nusron Wahid soal Legalitas Lahan Petani

Gubernur Sherly Curhat ke DPR 'Kena PHP' Kementerian Nusron Wahid soal Legalitas Lahan Petani

News | Selasa, 15 September 2026 | 14:37 WIB

×