Ubedilah Dinilai Nekat Laporkan Gibran dan Kaesang, Pengamat: Bisa Repot Pelapornya

Suara.com - Pengamat Politik Adi Prayitno turut menanggapi langkah Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun yang melaporkan dua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep ke KPK.

Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Adi menilai Ubed sangat nekat karena berani melaporkan Gibran dan Kaesang atas dugaan KKN dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Pelapornya ini punya nyali, bahkan sangat nekat karena tak ada angin, tak ada hujan tiba-tiba laporkan Gibran dan Kaesang," kata Adi, Rabu (12/1/2022).

Adi menilai, bukti yang kurang kuat dan tidak bisa membuktikan tuduhan nantinya justru akan berbalik merugikan Ubed.

"Kalau tak terbukti bisa repot pelapornya karena berpotensi pencemaran nama baik," imbuh dosen ilmu politik di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Sebelumnya, Ubed mendatangi gedung KPK, Jakarta Selatan untuk melaporkan Gibran dan Kaesang atas dugaan tindak pidana korupsi dan/atau TPPU pada Senin (10/1).

Hal itu berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan (DPD PDIP) DKI Jakarta Gembong Warsono menganggap, laporan Ubedilah Badrun itu sangat kental muatan politis.

Apalagi, kata dia, setelah laporan ke KPK itu, beredar narasi yang menyeret-nyeret nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pusaran dugaan korupsi yang dilaporkan Ubedilah itu. Bahkan muncul desakan untuk turut memeriksa Jokowi.

"Jangan dibawa-bawa ke situlah. (kalau) Gibran yang korupsi, masa' bapaknya yang dipersoalkan," kata Gembong pada Rabu (12/1/2022).

Gembong meminta agar laporan dugaan korupsi yang melibatkan Gibran itu tak dipolitisasi. Apalagi KPK juga telah menyatakan akan memeriksa laporan dugaan korupsi dan pencucian uang yang melibatkan putra sulung Jokowi itu.

"Soal hukum, tentunya ada soal bukti dan kerugian yang jadi faktor penentu apakah yang bersangkutan korupsi atau tidak," kata Gembong yang juga menjadi Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta itu.