Suara.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyatakan, partainya berencana melakukan uji materi atau judicial review terhadap ambang batas presiden atau presidential threshold.
Uji materi bakal dilakukan lantaran PKS menganggap keberadaan PT sebesa 20 persen terlalu tinggi. Keinginan itu juga sejalan dengan hasil sidang musyawarah Majelis Syuro ke-VI PKS.
"Karena keputusan Majelis Syuro kali ini adalah menganggap terlalu tinggi presidential threshold itu. Oleh karenanya, memang kita rencana untuk melakukan juga judicial review terkait dengan presidential treshold ini," kata Syaikhu dalam konferensi pers secara daring, Kamis (13/1/2022).
Syaikhu berharap uji materi dapat dikabulkan Mahkamah Konstitusi.
"Sehingga mudah-mudahan judicial review ini akan bisa dikabulkan dan kemudian bisa ada penurunan dalam presidential threshold ke depan," ujar Syaikhu.
Sebelumnya dalam hasil sidang musyawarah majelis syuro yang Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, PKS menyaratkan mendukung langkah uji materi terhadap PT 20 persen.
"PKS mendukung judicial review presidential threshold di Mahkamah Konstitusi. PKS memandang bahwa syarat presidential threshold 20 persen terlalu tinggi, sehingga menghambat proses kemunculan lebih banyak calon alternatif kepemimpinan nasional," kata Salim.
