Suara.com - Pada sidang dengan agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin, (17/1/2022), Jaksa Penuntut Umum (JPU) turut memutar video yang diduga menjadi penyebab terdakwa Munarman terseret kasus dugaan tindak pidana terorisme.
Melalui alat pengeras suara yang tersedia di beranda pengadilan, suara Munarman -- dalam video yang diputar jaksa -- terdengar. Suara itu merujuk pada sosok Munarman yang diduga hadir dalam acara baiat pada Kelompok Teroris ISIS, pimpinan Abu Bakr al-Baghdadi, di Makassar pada 25 Januari 2015 silam.
Dalam suara dari video itu, Munarman mengajak kepada para peserta baiat untuk memulai membahas ihwal pelaksanaan syariat Islam. Ajakan itu, dalam konteks penerapan pada sebuah negara, dengan pemerintahan berlandaskan Islam atau bisa disebut Daulah.
"Kita harus mulai membicarakan syariat islam itu dalam konteks pelaksanaannya oleh negara. Karena ketika Syariat Islam ini ditegakan oleh negara maka bagaimana implementasinya. Ya implementasinya adalah sistem hukum menjadi hukum islam dalam soal pidana yang ditegakan itu Qishash dan Ta'zir," kata Munarman, merujuk pada suara dari video yang diputar.
Tidak hanya itu, Munarman juga menyebut jika sedang berhadapan dengan pihak-pihak lain, dalam bahasanya adalah kafir, maka harus diperangi secara jihad. Dalam konteks ini, cara yang dilakukan adalah memberikan dakwah pada pihak-pihak tersebut.
"Jadi itu asing bagi sejumlah orang, karena mereka tidak tersentuh oleh dakwah. Demikian dakwah mengenai Sistem Pemerintahan Islam Daulah Islam sehingga mereka merasa aneh," sambungnya.
Munarman, dalam ceramahnya, juga memberikan argumentasi bagi pihak-pihak yang kerap menanyakan soal Syariat Islam adalah bukan suatu yang wajib diterapkan, dengan analogi atau perumpamaan antara wudu dengan salat.
"Kalau ditanya yang wajib, salatnya atau wudhunya. Kan salatnya yang wajib itu. Tapi kan kalau salat tidak wudu kan tidak sah salatnya. Nah begitu juga tadi hukum itu bisa dilaksanakan kalau ada kekuasaan yang melaksanakan," jelas dia.
"Nah kira-kira gitu, posisi Daulah itu kira- kira, dia menjadi syarat wajibnya untuk melaksanakan suatu kewajiban yang bersifat mutlak jadi argumentasi- argumentasi kita itu sebetulnya bisa kita bangun. Dalam berhadapan dengan mereka," pungkas Munarman, dalam video yang diputar jaksa.
Kemudian, JPU mengkonfirmasi kepada saksi berinsial IM selaku pihak pelapor yang melaporkan Munarman atas tuduhan tindak pidana terorisme tersebut. Kepada saksi, JPU bertanya apakah pernyataan Munarman telah sesuai dengan BAP atau tidak.
"Ada kata-kata 'saya ingin mengajak kita semua mendorong bahwa kita harus mulai membicarakan syariat islam dalam konteks pelaksanaannya oleh negara. Karena bila syariat ditegakkan oleh negara maka bagaimana implementasinya'. Ini sesuai BAP, saudara (saksi IM)," tanya JPU.
Kepada JPU, IM menyebut bahwa dari proses penyelidikan video tersebut terdapat serangkaian kata yang menjadi dasar ajakan untuk para peserta ikut bergerak menerapkan Syariat Islam. Kata-kata itu, dalam konteks berbalut acara baiat ke ISIS.
"Karena tadi beliau menjelaskan walaupun yang wajib itu salatnya, tanpa wudu, meskipun wudu itu bagian terpisah. Itu syaratnya mutlak agar salat itu sah ya harus wudu," ucap IM.
"Artinya saya mengaitkan bahwa khilaf adalah salah satu syarat ya, daulah adalah salah satu syarat. Bahwa Syariat Islam tidak bisa ditegakkan tanpa syarat daulah atau khilafah tersebut," tambahnya.
Lebih lanjut, IM juga meminta majelis hakim untuk memeriksa sejumlah saksi ahli yang memahami konteks makna kata-kata tersebut. Hal itu dilakukan agar nantinya dapat memberikan keterangan dalam sidang berikutnya.
TERPOPULER
