REGIONAL:
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuka peluang menjerat Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Kekinian, Rahmat sudah ditetapkan tersangka terkait kasus suap pembebasan lahan serta jual beli jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi.
"Jika ditemukan adanya dugaan keterkaitan dengan proyek lain ataupun dugaan tindak pidana lain, misalnya TPPU. Maka, KPK tentu akan mendalaminya lebih lanjut," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Senin (17/1/2022).
Ali memastikan, bila ditemukan bukti-bukti permulaan yang cukup untuk penerapan pasal pencucian uang. Tentunya, KPK akan tegas memberikan pasal tambahan itu.
"Maka kami pasti juga akan terapkan Pasal TPPU," ucapnya
Meski begitu, kata Ali, tim penyidik antirasuah kekinian masih fokus dalam penyidikan sangkaan suap yang telah menjerat Pepen sapaan akrab Rahmat Effendi.
"KPK sejauh ini fokus lebih dahulu pada penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap tersangka RE (Rahmat Effendi) dan kawan-kawan," katanya.
Selain Rahmat, KPK juga telah menetapkan delapan orang tersangka lainnya.
Untuk tersangka penerima suap yakni Rahmat Effendi (RE); M. Bunyamin (MB) selaku Sekretaris Dinas Penanaman Modal PTSP Pemkot Bekasi; Mulyadi (MY) selaku Lurah Kati Sari; Wahyudin (WY) selaku Camat Jati Sampurna; dan Jumhana Lutfi (JL) selaku Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.
Sedangkan pihak pemberi yakni, Ali Amril selaku Direktur PT Mam Energindo; Lai Bui Min (LBM) alias Anen selaku pihak swasta; Suryadi selaku Direktur PT Kota Bintang Karyati (PT KBR); dan Makhfud Saifudin MS selaku Camat Rawalumbu.
"KPK menetapkan sembilan orang tersangka," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/1/2021).
Dalam operasi tangkap tangan pun tim Satgas KPK menyita uang mencapai Rp 5 miliar.
"Seluruh bukti uang yang diamankan dalam kegiatan tangkap ini sekitar Rp 3 miliar dan buku rekening bank dengan jumlah uang sekitar Rp 2 miliar."
TERPOPULER
