Suara.com - Ketua Kelompok Kerja Infeksi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) dr Erlina Burhan menilai pemerintah seringkali membuat kebijakan, setelah ada kasus atau ketika Pandemi Covid-19 sudah terlanjur sulit dikendalikan.
Erlina mencontohkan, berbagai organisasi profesi medis sudah seringkali mendesak evaluasi proses pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah, namun hingga saat ini PTM 100 persen tetap dilaksanakan.
"Kami dari profesi ini sudah sering menyampaikan, 'ayo dong ini PTM ini dievaluasi ulang.' Bahkan waktu itu, saya ngomong waktu masih 30 sekolah yang ditutup, sekarang sudah 90 lebih. Masa evaluasinya tunggu satu anak yang fatal parah masuk ICU baru dievaluasi?" kata Erlina dalam diskusi CISDI, Kamis (27/1/2022).
"Ini suatu masalah, pemerintah itu sering melakukan antisipasi agak telat sedikit, jadi namanya bukan antisipasi lagi, antisipasi ya harusnya dari awal," katanya.
Para tenaga medis yang sudah merekomendasikan dari awal menurutnya baru didengarkan pemerintah ketika kasus Covid-19 sudah terlanjur melonjak.
"Dari tahun 2020, kita profesi selalu bawel. Tapi kalau sudah kejadian, baru diundang membicarakannya," ungkapnya.
Dia menyebut pemerintah tidak belajar dari pengalaman, padahal virus bermutasi secara cepat sementara kebijakan dibuat belakangan.
"Virus saja bergerak cepat, dia berubah dinamis bermutasi, masa kita tidak berubah juga, kita kan manusia lebih pintar dari virus," kata Erlina.
Baca Juga: IDAI: Mulai Banyak Anak Positif Covid-19, PTM 100 Persen Harus Dievaluasi
