Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengibaratkan organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sebagai sebuah kapal yang sangat besar. Bagaimana tidak? Korpri menaungi tak kurang dari 4,1 juta aparatur sipil negara (ASN).
"Dengan status sebagai pegawai Republik Indonesia, maka Korpri merupakan tulang punggung pemerintahan pusat dan daerah," kata Mendagri dalam keterangan persnya Minggu (30/1/2022) saat memberikan arahannya pada Musyawarah Nasional (Munas) IX Korpri.
Tito juga mengatakan, Korpri berperan dalam kehidupan bangsa dan negara sebagai pengambil kebijakan, sekaligus pelaksana kebijakan dengan menjalankan roda pembangunan.
“Untuk itu saya berharap Korpri dapat berintrospeksi. Hal yang kurang baik diperbaiki, yang sudah positif ditingkatkan terus," katanya.
Selanjutnya, Mendagri berpesan agar Korpri sebagai satu kesatuan dapat benar-benar menjaga marwahnya. Dengan begitu, Korpri menjadi organisasi yang dihormati dan disegani karena profesionalisme dan integritasnya.
“Jadikan status sosial anggota Korpri yang dihormati oleh masyarakat. Inilah momentum yang harus dijaga oleh setiap anggota. Hindari betul tindakan yang dapat menjatuhkan nama baik," imbau Tito.
Senada dengan Mendagri, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Korpri Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, para ASN anggota Korpri merupakan kekuatan besar yang perlu dioptimalkan.
Zudan mengatakan, Korpri adalah kekuatan satu-satunya yang mewadahi seluruh ASN.
"Jika ASN bersatu, Korpri-nya kompak dan tangguh, maka Indonesia pun akan tumbuh maju. Bayangkan bila 4,1 juta ASN bersatu, (maka) akan menjadi kekuatan pemikiran dan tindakan yang dahsyat demi menjaga Negara Kesatuan RI," kata dia.
Baca Juga: Presiden Jokowi Semprot ASN: Terbelenggu Warisan Feodal Jadi Kurang Produktif
Lebih lanjut, Zudan menekankan, ASN menjadi kunci dalam Indonesia yang terus tumbuh saat ini. Dengan kata lain, ASN merupakan motor penggerak dalam proses pembangunan. Apalagi ASN pulalah yang menjadi pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Kalau tidak ditandatangani oleh ASN dalam semua keputusan pencairan anggaran, maka ribuan triliun dana APBN tidak akan efektif," ujar dia.
