Masuk Gelombang Ketiga Covid-19, Pemerintah Diminta Naikkan Level PPKM, Tunda PTM, dan Terapkan WFH

Dwi Bowo Raharjo | Novian Ardiansyah | Suara.com

Senin, 31 Januari 2022 | 16:11 WIB
Masuk Gelombang Ketiga Covid-19, Pemerintah Diminta Naikkan Level PPKM, Tunda PTM, dan Terapkan WFH
Petugas Palang Merah Indonesia (PMI) menyemprotkan disinfektan di salah satu sekolah di Depok, Jawa Barat, Senin (31/1/2022). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

Suara.com - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo meminta pemerintah mempertimbangkan untuk menaikkan level PPKM menyusul Indonesia yang masuk gelombang ketiga Covid-19.

Ia mengatakan pemerintah harus bergerak cepat dalam merespons gelombang ketiga itu melalui kebijakan.

"Artinya bergerak cepat ya sudah betul memang dinamis setiap saat harus kita pantau, kalau perlu kita tingkatkan levelnya secara nasional maupun secara Pulau Jawa biar masif kita kendalikan bersama-sama. Jaga apakah kita di level dua atau level tiga," ujar Rahmad kepada wartawan, Senin (31/1/2022).

Termasuk, mempertimbangkan menerapkan work from home (WFH) maupun sekolah daring. Sehingga pembelajaran tatap muka diminta dihentikan sementara.

"Kemudian irisannya bagaimana kita memperketat penyesuain-penyesuainnya kegiatan ekonomi dengan cara WFH, anak anak kita kembalikan lagi untuk online, tatap mukanya ditunda lagi," ujar Rahmad.

Sebelumnya, Rahmad meminta masyarakat tidak panik, namun bukan berarti meremehkan.

"Saya kira yang utama tentu pemerintah sudah betul bahwa kita tidak perlu panik, kita tidak boleh ketakutan terhadap gelombang tiga ini. Namun demikian jangan menganggap hal ini sepele, jangan menganggap hal ini suatu hal yang biasa saja," kata Rahmad.

Rahmad mengingatkan pentingnya penerapan protokol kesehatan yang ia anggap saat ini sudah mulai ditinggalkan masyarakat. Melalui disiplin prokes diharapkan kenaikkan kasus positif terutama dari varian Omicron dapat diminimalisir.

"Nah momentum inilah kita gunakan menggunakan protokol kesehatan. Dengan cara itu saya kira kita bisa antisipasi," kata Rahmad.

Selain prokes, Rahmad mengatakan langmah antisipasi lain yang juga penting dilakukan ialah lewat vaksinasi.

"Kepada masyarakat yang belum divaksin, ya ayok menuju ke vaksin dan termasuk yang booster. Yang satu dua vaksin segera," ujarnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Minta Perusahaan untuk Lakukan WFH, Komisi IX DPR: Kasus Positif COVID-19 Varian Omicron Meningkat

Minta Perusahaan untuk Lakukan WFH, Komisi IX DPR: Kasus Positif COVID-19 Varian Omicron Meningkat

Health | Senin, 31 Januari 2022 | 16:06 WIB

Luhut: Lansia Seperti Saya Harus Super Hati-hati dengan Omicron

Luhut: Lansia Seperti Saya Harus Super Hati-hati dengan Omicron

News | Senin, 31 Januari 2022 | 15:57 WIB

Lonjakan Omicron, PPKM Jawa-Bali Resmi Diperpanjang Hingga 7 Februari 2022

Lonjakan Omicron, PPKM Jawa-Bali Resmi Diperpanjang Hingga 7 Februari 2022

News | Senin, 31 Januari 2022 | 15:45 WIB

Pemerintah Kurangi Lagi Masa Karantina Jadi 5 Hari Saat Lonjakan Omicron, Ini Alasannya

Pemerintah Kurangi Lagi Masa Karantina Jadi 5 Hari Saat Lonjakan Omicron, Ini Alasannya

News | Senin, 31 Januari 2022 | 15:42 WIB

Terkini

TNI Kerahkan Pasukan dan Helikopter Buru OPM Usai 8 Pendulang Emas Dibunuh di Yahukimo

TNI Kerahkan Pasukan dan Helikopter Buru OPM Usai 8 Pendulang Emas Dibunuh di Yahukimo

News | Kamis, 21 Mei 2026 | 10:12 WIB

Bukan Sekadar Fiskal, Pimpinan DPD: Pidato Prabowo Ekspresi Nyata Ekonomi Pancasila

Bukan Sekadar Fiskal, Pimpinan DPD: Pidato Prabowo Ekspresi Nyata Ekonomi Pancasila

News | Kamis, 21 Mei 2026 | 09:51 WIB

Rangkuman Lengkap Pidato Prabowo di Rapat Paripurna DPR RI 20 Mei 2026

Rangkuman Lengkap Pidato Prabowo di Rapat Paripurna DPR RI 20 Mei 2026

News | Kamis, 21 Mei 2026 | 09:39 WIB

Udara Jakarta Pagi Ini Terburuk di Dunia, Warga Diminta Kurangi Aktivitas Luar

Udara Jakarta Pagi Ini Terburuk di Dunia, Warga Diminta Kurangi Aktivitas Luar

News | Kamis, 21 Mei 2026 | 09:28 WIB

Narasi Viral Ternyata Rekayasa! Polisi: Model Ansy Jan De Vrie Bukan Korban Begal

Narasi Viral Ternyata Rekayasa! Polisi: Model Ansy Jan De Vrie Bukan Korban Begal

News | Kamis, 21 Mei 2026 | 08:52 WIB

Peringati Harkitnas, Menteri PANRB Dorong Transformasi Birokrasi Berbasis Data

Peringati Harkitnas, Menteri PANRB Dorong Transformasi Birokrasi Berbasis Data

News | Kamis, 21 Mei 2026 | 08:50 WIB

'Tetangga Punya SHM, Kami Kok Tidak?' Warga Pangkalan Jati Tagih Keadilan Lahan ke Komisi XI DPR

'Tetangga Punya SHM, Kami Kok Tidak?' Warga Pangkalan Jati Tagih Keadilan Lahan ke Komisi XI DPR

News | Kamis, 21 Mei 2026 | 08:09 WIB

Benjamin Netanyahu Minta Lepaskan Aktivis Global Sumud Flotilla

Benjamin Netanyahu Minta Lepaskan Aktivis Global Sumud Flotilla

News | Kamis, 21 Mei 2026 | 08:08 WIB

Dari Tragedi 98 hingga Isu Papua, Mahasiswa UI Suarakan Kekecewaan Lewat Aksi #Reformati

Dari Tragedi 98 hingga Isu Papua, Mahasiswa UI Suarakan Kekecewaan Lewat Aksi #Reformati

News | Kamis, 21 Mei 2026 | 08:07 WIB

Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Diduga Terima SGD 213.600 di Kasus Suap Blueray Cargo!

Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Diduga Terima SGD 213.600 di Kasus Suap Blueray Cargo!

News | Kamis, 21 Mei 2026 | 07:37 WIB