Bukan Sekadar Fiskal, Pimpinan DPD: Pidato Prabowo Ekspresi Nyata Ekonomi Pancasila

Suara.com - Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 sebagai ekspresi nyata arah pembangunan berbasis ekonomi Pancasila.

Menurut Tamsil, pidato Presiden tidak sekadar memuat kebijakan fiskal tahunan, tetapi juga memperlihatkan keberpihakan negara terhadap rakyat kecil dan daerah.

“Pidato Presiden Prabowo adalah ekspresi keberpihakan yang sangat jelas terhadap rakyat kecil, daerah, dan cita-cita ekonomi Pancasila. Ini bukan sekadar pidato fiskal tahunan, melainkan penegasan arah ideologis pembangunan nasional,” ujar Tamsil di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (21/5/2026).

Ia mengatakan konsep ekonomi jalan tengah yang disampaikan Presiden menunjukkan negara tidak boleh lepas tangan dalam menjaga pemerataan hasil pembangunan.

“Presiden sedang menegaskan bahwa negara tidak boleh absen. Pasar perlu tumbuh, dunia usaha perlu berkembang, tetapi negara harus memastikan hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok yang sudah kuat. Spirit keadilan distributif dan semangat yang kuat menarik yang lemah, adalah substansi utama ekonomi Pancasila,” katanya.

Tamsil juga menyoroti gagasan Indonesia Incorporated yang disebut Presiden sebagai bentuk kolaborasi seluruh elemen bangsa untuk membangun ekonomi yang lebih inklusif.

Ia mengingatkan daerah-daerah penghasil sumber daya selama ini belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan secara adil.

“Indonesia tidak boleh dibangun dengan logika pertumbuhan yang eksklusif, dimana kue ekonomi dinikmati segelintir elit. Kita membutuhkan pembangunan yang berkeadilan, terutama bagi daerah-daerah yang selama ini menjadi penyokong sumber daya nasional namun belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan secara proporsional,” jelasnya.

Selain itu, Tamsil mendukung arahan Presiden kepada bank-bank Himbara agar memprioritaskan pembiayaan bagi UMKM, petani, nelayan, dan pengusaha muda.

“Arahan Presiden kepada bank-bank pemerintah harus dibaca sebagai mandat konstitusional untuk menghadirkan keadilan ekonomi. Bank negara tidak boleh hanya menjadi institusi bisnis yang mengejar keuntungan semata, tetapi juga harus menjadi instrumen pembangunan sosial dan pemerataan ekonomi,” tegasnya.

Menurut Tamsil, kebijakan tersebut penting untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat di tengah ketimpangan akses pembiayaan yang selama ini lebih menguntungkan kelompok usaha besar.

“Presiden benar ketika mengatakan bahwa situasi seperti itu sudah di luar akal sehat. UMKM, petani, nelayan, dan generasi muda pelaku usaha harus mendapatkan prioritas pembiayaan. Mereka adalah fondasi ekonomi nasional sekaligus denyut utama ekonomi daerah,” ujarnya.

Ia juga memuji dorongan Presiden terhadap pendidikan kewirausahaan bagi generasi muda agar Indonesia mampu melahirkan lebih banyak pencipta lapangan kerja.

“Bangsa ini tidak boleh hanya mencetak pencari kerja. Kita harus melahirkan generasi pencipta lapangan kerja. Dan untuk itu, negara harus hadir membuka akses modal, pendampingan, dan keberanian untuk bertumbuh,” pungkasnya.