Infografis
Meski negeri di Basin Irrawaddy itu selalu dikarunai tokoh perempuan seperti Aung San Suu Kyi, kiprah mereka tetap dianggap sebagai anomali.
Masyarakat patriarkis
Militer atau dalam bahasa lokal disebut Tatmadaw, memandang perannya antara lain sebagai pelindung "Myanmar” sejati.
Dalam tatanan tersebut, kaum minoritas dan perempuan berada di urutan bawah hirarki sosial.
Naw Hser Hser dari Liga Perempuan Burma (WLB), sebuah organisasi payung untuk lebh dari 30 lembaga hak perempuan di Myanmar, menuduh "militer tidak pernah berusaha memberdayakan perempuan,” kata dia kepada DW.
Konstitusi Myanmar, yang dirancang Tamtadaw pada 2008 dan berlaku hingga kini, mencerminkan sistem patriarkat yang juga mengakar di tubuh militer.
Sebutlah pasal 352 yang meski melarang diskriminasi berdasarkan ras, keyakinan atau gender, namun menegaskan "pasal ini tidak menghalangi pemilihan laki-laki untuk menduduki posisi yang hanya cocok untuk kaum laki-laki.”
Partai Solidaritas dan Perkembangan (USDP) yang berafiliasi dengan milter misalnya mencatat 6 persen keterwakilan perempuan dalam daftar kandidat Pemilu 2015.
Tidak ubahnya Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi, yang mengajukan jumlah kandidat perempuan kurang dari 15 persen.
Baca Juga: Atasi Krisis Kudeta, Indonesia Desak Militer Myanmar Tindaklanjuti Konsensus ASEAN
Peran baru perempuan
