REGIONAL:
Suara.com - Anggota DPD RI Tamsil Linrung menilai pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) tidak memiliki urgensi.
Terlebih saat ini perekonomian Indonesia belum stabil akibat pandemi Covid-19 dan adanya varian baru Covid-19
"Menurut saya, urgensinya nggak ada, nggak ada hal yang mendesak untuk memidahkan Ibu Kota (ke Penajam Paser Utara) mengingat situasi ekonomi negara yang belum sepenuhnya stabil dari pandemi Covid-19, bahkan ada kemungkinan varian baru dan seterusnya bisa berkali kali," ujar Tamsil dalam diskusi daring bertajuk "Siapa Raup Untung di Ibu Kota Baru", Jumat (4/2/2022).
Politisi PKS itu mengatakan jika pemindahan IKN karena alasan banjir dan kemacetan, menurutnya bukan solusi. Ia pun menyinggung janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kampanye sebelum menjadi Gubernur DKI dan Presiden RI yakni ingin mengatasi banjir dan kemacetan di Jakarta.
Namun saat menjadi presiden, Jokowi malah memindahkan Ibu Kota Negara ke Penajam Paser Utara sebagai solusi dari permasalahan banjir dan kemacetan di Jakarta.
"Dulu waktu pak Jokowi jadi gubernur dia dibilang kalau jadi presiden akan lebih cepat mengatasi persoalan banjir dan kemacetan di Jakarta, tapi setelah jadi gubernur, kemudian jadi presiden,malah sekarang untuk mengatasi itu jalan pintasnya adalah pindah ibu kota ini," tutur Tamsil.
Sehingga menurutnya kurang pas jika pemindahan IKN karena alasan banjir dan macet. Yang harus dilakukan kata Tamsil yakni bagaimana membenahi Ibu Kota di DKI Jakarta.
"Saya kira ini tidak pas karena, ini bukan solusi, tetapi yang perlu kita lakukan bagaimana membenahi ibu kota," kata dia.
"Lagi pula wilayah (di Penajam Paser Utara) yang disebut presiden tidak banjir kenyataannya juga mengalami kebanjiran. Sudah sampai viral video-video yang merekam kebanjiran daerah yang direncanakan untuk menjadi tempat pindahnya ibu kota," katanya.
TERPOPULER