REGIONAL:
Suara.com - Mantan tahanan politik Papua, Ambrosius Mulait menilai Polda Papua telah melakukan diskriminasi terhadap orang Papua melalui trailer film berjudul Si Tikam Polisi Noken.
Ambrosius mengatakan, film tersebut menunjukkan seolah-olah polisi datang sebagai pahlawan bagi orang Papua, padahal kenyataannya bertolak belakang.
"Film ini hanya menggambarkan seolah-olah Aparat TNI-Polri selama ini menjadi pahlawan di tanah Papua, dan menutup mata terhadap pelanggaran HAM terhadap orang asli Papua yang banyak menimbulkan banyak korban jiwa dan belum dituntaskan oleh negara," kata Ambrosius kepada Suara.com, Senin (6/2/2022).
Dia mengungkit kasus rasisme terhadap mahasiswa di asrama Papua di Surabaya, Malang, dan Semarang tahun 2019 yang bermula dari ulah para aparat bersama organisasi masyarakat.
Lalu perlakuan rasisme terhadap mahasiswa Obby Kogoya di depan asrama Papua di Yogyakarta pada 2016 yang kepalanya diinjak aparat.
Kemudian kasus Biak Berdarah 1998, kasus Wasior Berdarah 2001, kasus Wamena Berdarah 2003, hingga Kasus Paniai Berdarah 2014.
"Film ini menunjukan watak aparat dalam memandang problem papua yang kaku, sebab selama ini orang papua mengalami banyak diskriminasi dilakukan oleh aparat itu sendiri," tegasnya.
Oleh sebab itu, Ambrosius mendesak film Si Tikam Polisi Noken tidak ditayangkan karena mengandung unsur rasisme terhadap orang Papua.
"Gaya superior aparat maupun pemerintah Jokowi selama ini terlihat dengan jelas melalui film ini, Kapolda Papua harus segera meminta maaf kepada orang Papua, dan penghentian pemutaran film rasis tersebut," tutup Ambrosius.
Diketahui, Polisi membuat film berjudul Si Tikam Polisi Noken, film ini menuai kritik karena diduga mengandung unsur rasisme terhadap orang Papua yang digambarkan sebagai suku yang primitif dan radikal.
Film yang diproduksi oleh Polda Papua ini rencananya akan tayang perdana pada tanggal 10 Februari 2022 serentak di bioskop seluruh indonesia.
Namun, trailer Si Tikam Polisi Noken berdurasi 1.39 menit yang dirilis sejak 28 Agustus 2021 itu dinilai rasis dan mendiskriminasi orang Papua.
"Di sini baru-baru ini terjadi konflik perang suku, salah satunya adalah Suku Waro dan Suku Wolagma, suku yang primitif dan radikal," kata salah satu peran polisi di trailer tersebut.
Trailer film buatan sutradara Komisaris Besar Ade Djaja Subagja yang juga menjabat sebagai Kepala Biro SDM Polda Papua ini langsung menuai kritik dari berbagai pihak.
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Musthofa Kamal menjelaskan, film ini mengangkat kisah nyata saat perang suku di Papua yang diselesaikan dengan mengedepankan polisi dari putra asli Pegunungan tengah Papua untuk menjadi penengah antar suku.
"Salah satu tujuan film ini adalah untuk mempromosikan budaya Papua, khususnya yang ada di Pegunungan yang dikelilingi oleh hutan dan lembah, serta adat istiadatnya yang begitu unik dan mengangkat anak-anak dan generasi muda Papua untuk maju dan menggali potensi yang ada pada diri sendiri dengan menjadi abdi negara," kata Kamal dalam keterangannya, Sabtu (5/2/2022).
Menurutnya film yang digarap sekitar dua tahunan ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat di Papua maupun diluar Papua tentang masalah di Papua yang sering terjadi perang suku karena ketidakpahaman masyarakat tentang permasalahan yang dihadapi.
Penyelesaian masalah suatu tindak pidana tidak hanya dilakukan melalui peradilan formal, di Papua penyelesaian suatu tindak pidana masih sering dilakukan dengan peradilan restoratif atau restorative justice melalui peradilan adat.
"Semoga film ini dapat memberikan pesan-pesan yang erat akan budaya dan tradisi serta kehadiran sosok polisi ditengah masyarakat dalam menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi," jelasnya.
Dia meminta seluruh masyarakat untuk tidak hanya melihat dari judul film tersebut melainkan makna dan pesan bahwa semua permasalahan dapat diselesaikan dengan cara baik-baik.
"Yang kita perlu lakukan iyalah pelajari dulu pemasalahan yang dihadapi sehingga tidak menimbulkan permasalahan lainnya," kata Kamal.
TERPOPULER
