Suara.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyatakan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bukan sekedar partner atau rekan bagi NU.
Melansir Terkini.id -- jaringan Suara.com, bagi PBNU, kata Gus Yahya, PDIP adalah salah satu komponen senyawa di dalam perjuangan yang bisa terus bersinergi di hari mendatang demi membawa kemaslahatan yang lebih besar untuk bangsa, negara dan manusia.
"Yang jelas, dalam hal ini PDIP akan menjadi bukan hanya sekadar partner, tapi akan menjadi salah satu komponen senyawa di dalam perjuangan," ujar Gus Yahya dalam acara Harlah ke-69 NU yang berlangsung secara hybrid pada Sabtu 12 Februari 2022 seperti dilansir Terkini.id.
Pernyataan Gus Yahya ini menimbulkan pertanyaan susulan terutama bila melihat adanya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang saat ini dipimpin oleh Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Menurut pengamat politik Dedi Kurnia Syah, keputusan Gus Yahya selama terpilih sebagai Ketua Umum PBNU, seperti menguatkan arah politik menjauhkan NU dari PKB.
Di sisi lain, tutur Dedi, Gus Yahya seperti mulai membangun kemesraan dengan PDIP. Apalagi, kalau merujuk pada struktur PBNU periode 2022-2027 kader Megawati Soekarnoputri mendapat tempat yang strategis.
Ia menyayangkan sikap Gus Yahya yang seolah menihilkan PKB dari NU. Sebab, dengan begitu partai afiliasi Islam akan makin terpecah belah.
"Jika memang ada orientasi politik PBNU menihilkan PKB dalam pilihan politik kadernya, tentu disayangkan, karena Parpol afiliasi Islam semakin terpecah belah," demikian kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion itu.
Menurut Dedi, dengan sikap politik Gus Yahya menjauh dari PKB akan membuat PBNU periode saat ini dianggap akan mudah terjebak dalam pragmatisme politik.
Baca Juga: Gus Yahya Sebut NU Bersinergi dengan PDIP Bisa Bawa Kemaslahatan Bangsa
Bahkan, bisa saja publik menganggap kepemimpinan Gus Yahya dalam 5 tahun mendatang akan dipandang mudah diintervensi oleh kepentingan politik praktis.
"Bagi PBNU sendiri ini bisa saja kurang baik, karena akan dianggap sebagai organisasi Islam yang mudah diintervensi politik praktis di luar kemandiriannya," ujar Dedi.
