Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani curhat lantaran ketika kunjungan ke daerah justru tidak mendapat sambutan dari kepala daerah atau Gubernur setempat. Hal tersebut ia ungkapkan pada saat rapat koordinasi tiga pilar PDIP di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (9/2/2022) lalu.
Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik turut angkat bicara. Menurutnya, hal itu hanya permasalahan etika saja.
"Oh gini itu masalah apa ya, masalah etika ya. Kita punya rumah sebagai kepala daerah ada tamu kan wajib menjamu," kata Akmal ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/2/2022).
Ia mengatakan, etika menyambut tamu memang sudah menjadi budaya khas ketimuran yang berlaku juga di Indonesia.
"Itu persoalan etika saja, menurut kami inilah kelebihan kita di timur walaupun sudah diatur di dalam UU tapi itu bagian dari etika bahwa kepala daerah penyelenggara pemerintahan ketika ada elemen penyelenggara lain datang ya dia datang. Begitu," tuturnya.
Akmal menegaskan, memang sudah semestinya jika ada penyelenggara pemerintah lain, kepala daerah datang dan mendampingi. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari kolaborasi.
"Iya sebaiknya iya (datang dan mendampingi) karena itu persoalan sinergitas tidak ada sebuah penyelenggara pemerintah yang jalan sendiri semua butuh kolaborasi," tandasnya.
Kesal Tak Disambut Gubernur
Sebelumnya, Puan Maharani curhat merasa kesal karena ada gubernur yang tak mau menyambut dirinya saat kunjungan kerja.
Puan mengatakan gubernur tersebut tidak bangga dengan dirinya.
Hal tersebut ia ungkapkan pada saat rapat koordinasi tiga pilar PDIP di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (9/2/2022) lalu.
"Saya ini Ketua DPR ke-23 dari tahun 45 setelah menjabat DPR-DPR, itu saya Ketua DPR ke-23. Begitu saya datang nggak mau menyambut gitu loh. Saya jadi bingung. Kayak nggak semangat gitu. Padahal, harusnya jadi kebangaan loh, ada kebangaan, saya juga bangga kok datang sebagai Ketua DPR ke mana-mana," kata Puan.
TERPOPULER
