Kemendagri: Dengan BerAKHLAK, Tiap Pekerjaan Harus Berorientasi Pada Pelayanan

Suara.com - Kementerian Dalam Negeri mengingatkan kembali jajarannya untuk mengutamakan budaya kerja, yang disebut BerAKHLAK. Setiap pekerjaan harus berorientasi pada pelayanan.

Pernyataan ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro, saat melantik enam pejabat di lingkungan Kemendagri. Satu pejabat dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6/M Tahun 2022 tertanggal 15 Februari 2022. Sedangkan lima pejabat lainnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 821.22-152 tertanggal 18 Februari 2022.

“Presiden minta agar kita satukan budaya kerja kita, yang sekarang kita sebut dengan BerAKHLAK. ‘Ber’ adalah orientasi kepada pelayanan. Ini harus mulai dihafal, terus kita masukan ke dalam hati kita, lihat dalam diri kita apa kelebihan dan kekurangan dan bagaimana cara kita menerapkannya,” katanya, Jakarta, Senin (21/2/2022).

Saat itu dilantik Pejabat Fungsional Ahli Utama dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri.

Suhajar mengatakan, orientasi pada pelayanan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, yang meminta agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) menyatukan budaya kerja masing-masing.

Budaya berikutnya adalah akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Budaya-budaya tersebut, kata dia, akan mendorong para aparatur bekerja dengan benar. Hal itu juga bakal mengubah paradigma aparatur dalam bekerja menjadi lebih optimal.

Suhajar minta agar orientasi untuk memberikan pelayanan dapat diterapkan dalam menjalankan pekerjaan.

“Itulah yang dipatrikan oleh Presiden dan diperintahkan oleh Pak Menteri Dalam Negeri kepada kita. Kita ini adalah pelayan. Kalau ada pegawai negeri tak bersedia menjadi pelayan, tolonglah mencari pekerjaan lain,” tambah Suhajar.

Di sisi lain, Suhajar mengajak para aparatur untuk meyakinkan berbagai pihak bahwa esensi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah melayani. Pelayanan tersebut ditujukan kepada masyarakat, lembaga, maupun badan-badan yang bekerja untuk rakyat.

Dia mencontohkan, beberapa negara seperti Korea Selatan, Taiwan, hingga Singapura dinilai berhasil mengalami kemajuan pesat, karena negara-negara tersebut berupaya bertransformasi menjadi organisasi pelayanan publik. 

“Bagi organisasi-organisasi yang langsung berhubungan dengan rakyat, dia pelayan nyata. Dukcapil merupakan bagian dari itu, karena dia langsung melayani dokumen rakyat punya,” tandas Suhajar.

Adapun pejabat yang dilantik tersebut diantaranya, Widyaiswara Ahli Utama Kemendagri Suroyo; Kepala Biro Keuangan dan Aset Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemendagri Marisi Parulian; Kepala Biro Umum Setjen Kemendagri Asmawa; Kepala Pusat Data dan Informasi Setjen Kemendagri Nurdin; Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Sumule Tumbo; serta Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah Heru Tjahyono.