REGIONAL:
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta ibu-ibu atau istri prajurit TNI-Polri tidak memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi.
Menanggapi pernyataan itu, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono mengaku akan melakukan introspeksi, tak hanya kepada prajurit saja, tetapi juga hingga ke pihak keluarga.
Yudo sependapat dengan Jokowi, bahwa TNI-Polri harus tetap tegak lurus mendukung program-program pemerintah. Karena itu, sebagai pimpinan, ia bakal melakukan introspeksi kepada jajarannya.
"Ya tentunya, kita harus introspeksi ke dalam tentang TNI-Polri beserta keluarga ya tetap harus tegak lurus untuk mendukung program-program pemerintah," kata Yudo usai menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun Anggaran 2022 di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3/2022).
Ia menilai, pernyataan yang disampaikan Jokowi tersebut menjadi bentuk teguran kepada TNI AD, TNI AU dan TNI AL. Apalagi, teguran Jokowi tidak hanya sebatas itu saja.
Jokowi juga meminta ada pembenahan TNI-Polri untuk kembali meningkatkan kedisiplinannya, terutama ketika mendapatkan perintah dari atasan. Jokowi juga tidak mau ada prajurit TNI-Polri yang malah membicarakan pendapatnya yang bertentangan melalui grup WhatsApp.
"Ya, nanti itu menjadi teguran maupun introspeksi bagi kami TNI-Polri, khususnya TNI AL, AD dan AU dalam kita tekankan lagi pada kita nanti supaya tidak terjadi seperti itu."
Sebelumnya, Jokowi mengingatkan kepada para istri prajurit TNI-Polri untuk tidak sembarang mengundang penceramah radikal.
Meskipun hanya keluarga, Jokowi mengingatkan kalau kedisiplinannya juga sama dengan para prajurit. Pernyataan itu disampaikannya saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun Anggaran 2022 di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3/2022).
"Ibu-ibu kita juga sama, kedisiplinannya juga harus sama. Enggak bisa, menurut saya, enggak bisa ibu-ibu (istri personel TNI-Polri) itu memanggil, ngumpulin ibu-ibu yang lain memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi," kata Jokowi.
"Sekali lagi di tentara, di polisi tidak bisa begitu. Harus dikoordinir oleh kesatuan, hal-hal kecil tadi, makro dan mikronya. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal, nah hati-hati," katanya.
Jokowi kembali menegaskan kalau tidak ada yang namanya demokrasi di TNI dan Polri. Semua prajurit harus mengikuti arahan atasan apapun itu keputusannya.
Bukan hanya dalam skala besar, Jokowi bahkan menyinggung perbincangan prajurit hingga ke level grup WhatsApp.
"Misalnya bicara mengenai IKN, enggak setuju IKN. Itu sudah diputuskan pemerintah dan disetujui DPR, kalau dalam disiplin TNI/Polri tidak boleh ditolak," ujarnya.
TERPOPULER
