“Sistem ini akan menarik talenta berkualitas tinggi seperti perawat, pekerja ICT, dan guru," kata usulan Pemerintah ACT.
“Pandemi COVID-19 menguak pentingnya bekerja dengan aman dan se-fleksibel mungkin agar produktivitas tetap berlanjut dalam melayani masyarakat selama masa kritis,” tambahnya.
Mengurangi biaya penitipan anak
Usulan lainnya dari mahasiswa University of Sydney, Justina Remedi, menyebutkan orangtua yang masing-masing bekerja empat hari seminggu, bisa mengurangi biaya penitipan anak mereka.
Ia mengatakan bila karyawan pria bisa mengurangi hari kerjanya, maka istrinya yang sebelumnya hanya bekerja satu dua hari seminggu bisa menambahnya menjadi empat hari sehingga pasangan seperti bisa mendapatkan lebih banyak penghasilan.
"Meningkatkan penghasilan perempuan adalah alternatif yang masuk akal untuk meningkatkan pendanaan pemerintah bagi subsisi penitipan anak," katanya.
"Namun, perubahan ini harus diterapkan dengan menggunakan undang-undang yang memastikan bahwa pengurangan jam kerja berdampak pada semua industri, sektor, dan gender," tambahnya.
Merugikan pekerja kasual
Namun, tidak semua usulan menyebut hasil positif dari perubahan ini, khususnya bagi kalangan pekerja kasual dan pekerja kontrak.
Seorang pakar hukum dari University of Canberra, Bruce Baer Arnold, menyebutkan seringkali kelompok pekerja rentan akan diminta bekerja di luar jam kerja demi membuktikan diri mereka layak untuk terus dipekerjakan.
Bagi pekerja seperti ini, kata Dr Arnold, mengurangi hari kerja mingguan menjadi empat hari justru akan memperburuk keadaan.
"Pekerja yang sangat terampil tapi bukan pegawai tetap, tak berhak mendapat cuti panjang atau hak lainnya, secara diam-diam diminta bekerja lebih lama," katanya.
"Pengurangan hari kerja mingguan yang direncanakan ini tak bisa mengatasi pengalaman para pekerja rentan dan keluarga mereka," tambahnya.
Menurut psikolog Hannah Korrel, jika perubahan diterapkan, bisa jadi perusahaan atau kantor memberikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang lebih sedikit.
"Empat hari kerja seminggu secara teori itu luar biasa. Tapi kekurangannya adalah karena orang melakukan pendekatan yang salah dan mencoba memadatkan lima hari kerja menjadi empat hari," katanya.
"Seharusnya bukan bekerja 35 jam dalam empat hari, melainkan bagaimana menyesuaikan beban kerja dalam empat hari tapi tetap meningkatkan produktivitas," jelasnya.
Untuk jajaran pemerintah saja
Dr Arnold mengatakan meskipun Pemerintah ACT ingin mengambil keputusan progresif, mereka hanya dapat menerapkan empat hari kerja seminggu untuk pegawai negeri.
"Pemerintah ACT memiliki ruang lingkup terbatas untuk menerapkan empat hari kerja seminggu, kecuali untuk jajarannya sendiri,” katanya.
"Paling bagus kalau pemerintah mendorong diskusi publik tentang usulan perubahan ini di kalangan pegawai negeri ACT dan dari sana mendorong perubahan secara nasional," katanya.
Ia menyebutkan, sejarah reformasi sistem kerja dan Dewan Pemerintahan di Australia menunjukkan antusiasme Pemerintah ACT terhadap kerja empat hari tidak akan begitu menarik.
Komite EGEE masih menerima usulan publik hingga 13 Mei mendatang.
Diproduksi oleh Farid Ibrahim dari artikel ABC News.