Suara.com - Rencana mengurangi hari kerja menjadi empat hari seminggu mungkin terdengar menyenangkan dan akan mendapat dukungan luas, namun tak semua pihak di Canberra, ibu kota Australia, setuju.
Komite Tetap untuk Ekonomi dan Kesetaraan Gender (EGEE) pada dewan legislatif setempat kini menerima masukan masyarakat tentang penerapan hal ini di wilayah ibu kota Canberra (ACT).
"Dilaporkan bahwa pengurangan jam kerja dalam bentuk empat hari kerja seminggu, dapat membuat karyawan lebih bahagia dan lebih berkomitmen," kata EGEE dalam naskah pengantar yang dirilis pekan ini.
Dikatakan, keterlibatan karyawan yang tinggi dapat memiliki efek berlanjut, termasuk stres yang berkurang, penurunan cuti sakit, dan produktivitas yang meningkat.
Komite juga mencatat, empat hari kerja seminggu menggeser fokus perusahaan dan manajer, dari waktu yang dihabiskan oleh karyawan ke hasil yang telah mereka capai.
"Model kerja mingguan yang dikurangi harinya berorientasi pada hasil dan jumlah pekerjaan yang diselesaikan seorang karyawan. Bukan lagi pada berapa lama seorang karyawan menghabiskan waktu di kantor," katanya.
"Praktik kerja kontemporer telah beralih dari pencatatan kehadiran di tempat kerja berbasis waktu ke model yang lebih fokus pada hasil," demikian ditambahkan.
Penyelidikan oleh Komite mendapat dukungan dari Pemerintah ACT yang turut mengajukan usulannya sendir.
"
Dalam usulan itu, Pemerintah ACT menyatakan berminat untuk menjajaki penerapan sistem empat hari kerja seminggu untuk pegawai negeri.
"
Pertimbangan yang disampaikan oleh Pemerintah ACT mengacu pada pengalaman dari para pegawai negeri di ACT (ACTPS), yang menunjukkan perubahan itu mengurangi stres.
"Kerja empat hari seminggu memberikan waktu luang kepada pegawai, mengurangi stres akibat pekerjaan yang berdampak pada meningkatnya kasus kecemasan dan depresi di masyarakat, kurang tidur, pola makan dan kebiasaan olahraga yang buruk serta kesehatan anak, kesejahteraan, dan perilaku," kata usulan dari Pemerintah ACT.
"Dalam Survei Pegawai ACTPS 2021, 30 persen responden mengaku mengalami stres tinggi dan sangat tinggi terkait pekerjaan. Separuhnya menyebut hal ini disebabkan oleh tekanan waktu (50 persen) dan berban pekerjaan (46 persen)," katanya.
Meskipun mengakui sistem empat hari kerja seminggu membutuhkan biaya dan sulit untuk diterapkan, pemerintah berspekulasi hal itu bisa menjadi daya tarik bagi karyawan.
Kumpulan Kuis Menarik
Komentar
Terkait
Rupiah di Level Kritis Rp17.300, Pakar Sarankan Ini Buat Pemerintahan Prabowo
Bisnis | Jum'at, 24 April 2026 | 07:59 WIB
7 Day Cream Wardah yang Ampuh Cegah Kulit Keriput dan Flek Hitam
Lifestyle | Jum'at, 24 April 2026 | 07:58 WIB
Pria Yahudi Ditangkap karena Pakai Kippah Bergambar Bendera Israel dan Palestina
News | Jum'at, 24 April 2026 | 07:57 WIB
Wall Street Ditutup Merah Setelah Harga Minyak Dunia Mendidih Lagi
Bisnis | Jum'at, 24 April 2026 | 07:50 WIB
Rumor iPhone 18, Layar Diduga Turun Kualitas, Pakai Teknologi Lama Samsung?
Tekno | Jum'at, 24 April 2026 | 07:48 WIB
Berlabel Pupuk! Polisi Sita 1,9 Ton Sianida Asal Filipina dari Kapal yang Kandas di Gorontalo
News | Jum'at, 24 April 2026 | 07:47 WIB
Viral Terapi Balita Bikin Ngeri, Diduga Berkedok Pengobatan Tradisional
Entertainment | Jum'at, 24 April 2026 | 07:40 WIB
Investasi Harita Group di KIPP Serap 1.800 Tenaga Kerja, Dorong Ekonomi Kayong Utara
Bisnis | Jum'at, 24 April 2026 | 07:36 WIB
Tentara Khusus AS Ditangkap Usai Skandal Tahuran Rp 6,9 Miliar dalam Penangkapan Presiden Maduro
News | Jum'at, 24 April 2026 | 07:33 WIB
20 Kode Redeem FF 24 April 2026: Klaim Pagi Ini, Diskon Tebus Murah 90 Persen Borong Bundle Dino
Tekno | Jum'at, 24 April 2026 | 07:57 WIB
Terkini
Pria Yahudi Ditangkap karena Pakai Kippah Bergambar Bendera Israel dan Palestina
News | Jum'at, 24 April 2026 | 07:57 WIB
Berlabel Pupuk! Polisi Sita 1,9 Ton Sianida Asal Filipina dari Kapal yang Kandas di Gorontalo
News | Jum'at, 24 April 2026 | 07:47 WIB
Tentara Khusus AS Ditangkap Usai Skandal Tahuran Rp 6,9 Miliar dalam Penangkapan Presiden Maduro
News | Jum'at, 24 April 2026 | 07:33 WIB
Italia Respon Usulan Gantikan Iran di Piala Dunia 2026
News | Jum'at, 24 April 2026 | 07:21 WIB
Kenapa Indonesia Tidak Bisa Pungut Tarif di Selat Malaka, Akal-akalan Malaysia atau Tabrak Hukum?
News | Jum'at, 24 April 2026 | 07:15 WIB
263 Napi Risiko Tinggi Dipindah ke Nusakambangan, Terbanyak Asal Riau!
News | Jum'at, 24 April 2026 | 07:11 WIB
Wacana Tarif Purbaya, Menhan Malaysia Tegas: Tak Ada Negara Bisa Kuasai Selat Malaka!
News | Jum'at, 24 April 2026 | 06:55 WIB
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
News | Kamis, 23 April 2026 | 22:26 WIB
Aiptu YS Diduga Jadi Broker Proyek Rp16 M di Bekasi, IPW Desak PTDH dan Tersangka
News | Kamis, 23 April 2026 | 22:05 WIB