Sistem Kerja Empat Hari Seminggu di Wilayah Canberra Diusulkan ke Parlemen

Siswanto, ABC

Selasa, 15 Maret 2022 | 15:07 WIB
Sistem Kerja Empat Hari Seminggu di Wilayah Canberra Diusulkan ke Parlemen
Ilustrasi Pegawai Perusahaan. (pexels)

Suara.com - Rencana mengurangi hari kerja menjadi empat hari seminggu mungkin terdengar menyenangkan dan akan mendapat dukungan luas, namun tak semua pihak di Canberra, ibu kota Australia, setuju.

Komite Tetap untuk Ekonomi dan Kesetaraan Gender (EGEE) pada dewan legislatif setempat kini menerima masukan masyarakat tentang penerapan hal ini di wilayah ibu kota Canberra (ACT).

"Dilaporkan bahwa pengurangan jam kerja dalam bentuk empat hari kerja seminggu, dapat membuat karyawan lebih bahagia dan lebih berkomitmen," kata EGEE dalam naskah pengantar yang dirilis pekan ini.

Dikatakan, keterlibatan karyawan yang tinggi dapat memiliki efek berlanjut, termasuk stres yang berkurang, penurunan cuti sakit, dan produktivitas yang meningkat.

Komite juga mencatat, empat hari kerja seminggu menggeser fokus perusahaan dan manajer, dari waktu yang dihabiskan oleh karyawan ke hasil yang telah mereka capai.

"Model kerja mingguan yang dikurangi harinya berorientasi pada hasil dan jumlah pekerjaan yang diselesaikan seorang karyawan. Bukan lagi pada berapa lama seorang karyawan menghabiskan waktu di kantor," katanya.

"Praktik kerja kontemporer telah beralih dari pencatatan kehadiran di tempat kerja berbasis waktu ke model yang lebih fokus pada hasil," demikian ditambahkan.

Penyelidikan oleh Komite mendapat dukungan dari Pemerintah ACT yang turut mengajukan usulannya sendir.

"

Dalam usulan itu, Pemerintah ACT menyatakan berminat untuk menjajaki penerapan sistem empat hari kerja seminggu untuk pegawai negeri.

"

Pertimbangan yang disampaikan oleh Pemerintah ACT mengacu pada pengalaman dari para pegawai negeri di ACT (ACTPS), yang menunjukkan perubahan itu mengurangi stres.

"Kerja empat hari seminggu memberikan waktu luang kepada pegawai, mengurangi stres akibat pekerjaan yang berdampak pada meningkatnya kasus kecemasan dan depresi di masyarakat, kurang tidur, pola makan dan kebiasaan olahraga yang buruk serta kesehatan anak, kesejahteraan, dan perilaku," kata usulan dari Pemerintah ACT.

"Dalam Survei Pegawai ACTPS 2021, 30 persen responden mengaku mengalami stres tinggi dan sangat tinggi terkait pekerjaan. Separuhnya menyebut hal ini disebabkan oleh tekanan waktu (50 persen) dan berban pekerjaan (46 persen)," katanya.

Meskipun mengakui sistem empat hari kerja seminggu membutuhkan biaya dan sulit untuk diterapkan, pemerintah berspekulasi hal itu bisa menjadi daya tarik bagi karyawan.

“Sistem ini akan menarik talenta berkualitas tinggi seperti perawat, pekerja ICT, dan guru," kata usulan Pemerintah ACT.

“Pandemi COVID-19 menguak pentingnya bekerja dengan aman dan se-fleksibel mungkin agar produktivitas tetap berlanjut dalam melayani masyarakat selama masa kritis,” tambahnya.

Mengurangi biaya penitipan anak

Usulan lainnya dari mahasiswa University of Sydney, Justina Remedi, menyebutkan orangtua yang masing-masing bekerja empat hari seminggu, bisa mengurangi biaya penitipan anak mereka.

Ia mengatakan bila karyawan pria bisa mengurangi hari kerjanya, maka istrinya yang sebelumnya hanya bekerja satu dua hari seminggu bisa menambahnya menjadi empat hari sehingga pasangan seperti bisa mendapatkan lebih banyak penghasilan.

"Meningkatkan penghasilan perempuan adalah alternatif yang masuk akal untuk meningkatkan pendanaan pemerintah bagi subsisi penitipan anak," katanya.

"Namun, perubahan ini harus diterapkan dengan menggunakan undang-undang yang memastikan bahwa pengurangan jam kerja berdampak pada semua industri, sektor, dan gender," tambahnya.

Merugikan pekerja kasual 

Namun, tidak semua usulan menyebut hasil positif dari perubahan ini, khususnya bagi kalangan pekerja kasual dan pekerja kontrak.

Seorang pakar hukum dari University of Canberra, Bruce Baer Arnold, menyebutkan seringkali kelompok pekerja rentan akan diminta bekerja di luar jam kerja demi membuktikan diri mereka layak untuk terus dipekerjakan.

Bagi pekerja seperti ini, kata Dr Arnold, mengurangi hari kerja mingguan menjadi empat hari justru akan memperburuk keadaan.

"Pekerja yang sangat terampil tapi bukan pegawai tetap, tak berhak mendapat cuti panjang atau hak lainnya, secara diam-diam diminta bekerja lebih lama," katanya.

"Pengurangan hari kerja mingguan yang direncanakan ini tak bisa mengatasi pengalaman para pekerja rentan dan keluarga mereka," tambahnya.

Menurut psikolog Hannah Korrel, jika perubahan diterapkan, bisa jadi perusahaan atau kantor memberikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang lebih sedikit.

"Empat hari kerja seminggu secara teori itu luar biasa. Tapi kekurangannya adalah karena orang melakukan pendekatan yang salah dan mencoba memadatkan lima hari kerja menjadi empat hari," katanya.

"Seharusnya bukan bekerja 35 jam dalam empat hari, melainkan bagaimana menyesuaikan beban kerja dalam empat hari tapi tetap meningkatkan produktivitas," jelasnya.

Untuk jajaran pemerintah saja

Dr Arnold mengatakan meskipun Pemerintah ACT ingin mengambil keputusan progresif, mereka hanya dapat menerapkan empat hari kerja seminggu untuk pegawai negeri.

"Pemerintah ACT memiliki ruang lingkup terbatas untuk menerapkan empat hari kerja seminggu, kecuali untuk jajarannya sendiri,” katanya.

"Paling bagus kalau pemerintah mendorong diskusi publik tentang usulan perubahan ini di kalangan pegawai negeri ACT dan dari sana mendorong perubahan secara nasional," katanya.

Ia menyebutkan, sejarah reformasi sistem kerja dan Dewan Pemerintahan di Australia menunjukkan antusiasme Pemerintah ACT terhadap kerja empat hari tidak akan begitu menarik.

Komite EGEE masih menerima usulan publik hingga 13 Mei mendatang.

Diproduksi oleh Farid Ibrahim dari artikel ABC News.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Di Balik Gemerlap Podium, Nasib Atlet Indonesia Masih Terkatung-katung

Di Balik Gemerlap Podium, Nasib Atlet Indonesia Masih Terkatung-katung

Sport | Senin, 15 Juni 2026 | 23:20 WIB

7 Poin Penting di Balik Tuntutan Soal BBM dan Program MBG

7 Poin Penting di Balik Tuntutan Soal BBM dan Program MBG

News | Senin, 15 Juni 2026 | 23:15 WIB

Nanik S Deyang Tunjuk Agustina Arumsari sebagai Juru Bicara BGN

Nanik S Deyang Tunjuk Agustina Arumsari sebagai Juru Bicara BGN

News | Senin, 15 Juni 2026 | 22:14 WIB

Peran BGN Terlalu Luas, Komnas HAM Desak Revisi Perpres MBG

Peran BGN Terlalu Luas, Komnas HAM Desak Revisi Perpres MBG

News | Senin, 15 Juni 2026 | 21:55 WIB

Polisi hingga DPR Kelola SPPG, Guru Ngeluh Kesulitan Mengadu soal MBG

Polisi hingga DPR Kelola SPPG, Guru Ngeluh Kesulitan Mengadu soal MBG

News | Senin, 15 Juni 2026 | 21:37 WIB

Motor Listrik Pintar OMO-X Resmi Mengaspal di Indonesia Simak Keunggulan dan Harganya

Motor Listrik Pintar OMO-X Resmi Mengaspal di Indonesia Simak Keunggulan dan Harganya

Otomotif | Senin, 15 Juni 2026 | 21:32 WIB

BGN Akui Motor Listrik Masih Menumpuk, Semua Aset Era Dadan Hindayana Akan Dimaksimalkan

BGN Akui Motor Listrik Masih Menumpuk, Semua Aset Era Dadan Hindayana Akan Dimaksimalkan

News | Senin, 15 Juni 2026 | 21:20 WIB

Tayang Besok Pagi di ANTV, Ini 7 Fakta Kuch Kuch Hota Hai yang Mungkin Jarang Orang Tahu

Tayang Besok Pagi di ANTV, Ini 7 Fakta Kuch Kuch Hota Hai yang Mungkin Jarang Orang Tahu

Entertainment | Senin, 15 Juni 2026 | 21:19 WIB

Cek Langsung Penerima BSPS di Jakbar, Mendagri Dorong Pemda Perluas Dukungan Bedah Rumah lewat APBD

Cek Langsung Penerima BSPS di Jakbar, Mendagri Dorong Pemda Perluas Dukungan Bedah Rumah lewat APBD

News | Senin, 15 Juni 2026 | 21:07 WIB

Prabowo Terima Utusan Qatar, Kerja Sama Investasi dan Pembangunan Jadi Fokus Pembahasan

Prabowo Terima Utusan Qatar, Kerja Sama Investasi dan Pembangunan Jadi Fokus Pembahasan

News | Senin, 15 Juni 2026 | 21:04 WIB

Terkini

7 Poin Penting di Balik Tuntutan Soal BBM dan Program MBG

7 Poin Penting di Balik Tuntutan Soal BBM dan Program MBG

News | Senin, 15 Juni 2026 | 23:15 WIB

Nanik S Deyang Tunjuk Agustina Arumsari sebagai Juru Bicara BGN

Nanik S Deyang Tunjuk Agustina Arumsari sebagai Juru Bicara BGN

News | Senin, 15 Juni 2026 | 22:14 WIB

Peran BGN Terlalu Luas, Komnas HAM Desak Revisi Perpres MBG

Peran BGN Terlalu Luas, Komnas HAM Desak Revisi Perpres MBG

News | Senin, 15 Juni 2026 | 21:55 WIB

Polisi hingga DPR Kelola SPPG, Guru Ngeluh Kesulitan Mengadu soal MBG

Polisi hingga DPR Kelola SPPG, Guru Ngeluh Kesulitan Mengadu soal MBG

News | Senin, 15 Juni 2026 | 21:37 WIB

BGN Akui Motor Listrik Masih Menumpuk, Semua Aset Era Dadan Hindayana Akan Dimaksimalkan

BGN Akui Motor Listrik Masih Menumpuk, Semua Aset Era Dadan Hindayana Akan Dimaksimalkan

News | Senin, 15 Juni 2026 | 21:20 WIB

Cek Langsung Penerima BSPS di Jakbar, Mendagri Dorong Pemda Perluas Dukungan Bedah Rumah lewat APBD

Cek Langsung Penerima BSPS di Jakbar, Mendagri Dorong Pemda Perluas Dukungan Bedah Rumah lewat APBD

News | Senin, 15 Juni 2026 | 21:07 WIB

Prabowo Terima Utusan Qatar, Kerja Sama Investasi dan Pembangunan Jadi Fokus Pembahasan

Prabowo Terima Utusan Qatar, Kerja Sama Investasi dan Pembangunan Jadi Fokus Pembahasan

News | Senin, 15 Juni 2026 | 21:04 WIB

Siapa Perwakilan Mahasiswa Demo yang Temui Gibran Hari Ini

Siapa Perwakilan Mahasiswa Demo yang Temui Gibran Hari Ini

News | Senin, 15 Juni 2026 | 20:43 WIB

Anggaran MBG 2027 Tembus Rp270 Triliun, Masih Pakai Dana Pendidikan dan Kesehatan

Anggaran MBG 2027 Tembus Rp270 Triliun, Masih Pakai Dana Pendidikan dan Kesehatan

News | Senin, 15 Juni 2026 | 20:40 WIB

Tak Lagi Flat Rp6 Juta, BGN Ubah Aturan Insentif SPPG, Begini Skemanya

Tak Lagi Flat Rp6 Juta, BGN Ubah Aturan Insentif SPPG, Begini Skemanya

News | Senin, 15 Juni 2026 | 20:28 WIB