REGIONAL:
Suara.com - Pemprov DKI Jakarta angkat bicara soal desakan dari DPRD agar segera melaksanakan operasi pasar minyak goreng kemasan. Hal ini disebut akan segera dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Suharini Eliawati, mengatakan pihaknya tidak bisa sepihak melaksanakan operasi pasar. Usulan ini perlu dikoordinasikan dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag)
Apalagi kekinian Kemendag telah mengeluarkan larangan operasi pasar untuk minyak goreng kemasan di semua daerah.
"Kita koordinasi dengan pemerintah pusat kalau itu ya. Nanti Dinas PPKUKM, (Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah) ya yang melakukan koordinasi dengan Kemendag. tapi yakin lah," ujar Suharini di gedung DPRD DKI Jakarta,
Suharini tak memastikan akan menerobos aturan untuk operasi pasar itu atau tidak. Ia hanya menyatakan akan melakukan koordinasi sebelum mengambil keputusan.
"Kita akan koordinasi pasti," tuturnya.
Sementara itu, pandangan berbeda dikatakan oleh Direktur Perkulakan dan Ritel Perumda Pasar Jaya Anugerah Esa. Ia menyatakan operasi pasar untuk minyak goreng kemasan tidak boleh dilakukan.
"Enggak bisa kita kalau migor itu kan ada surat yang disampaikan tadi," jelasnya.
Ia menyatakan aturan dari Kemendag itu harus ditaati dan tidak bisa diterobos.
"Gak bisa kalau minyak goreng ada surat Kemendag. Dan kita ikuti edaran itu," pungkasnya.
Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKS, Achmad Yani meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) tetap menjalankan operasi pasar untuk komoditas minyak goreng kemasan meski sudah ada larangan dari Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Menurut Yani, operasi pasar harus dilakukan segera karena masyarakat sudah resah. Ia mengaku sudah menerima banyak permintaan agar operasi pasar dilaksanakan karena harganya yang sudah meroket.
"Saya agak prihatin juga nih, kemarin saya turun di masyarakat tiap reses mereka minta 'pak tolong dong operasi pasar' masyarakat membutuhkan. Kebutuhan salah satu di antaranya minyak," ujar Yani dalam rapat kerja Komisi B di gedung DPRD DKI, Rabu (23/3/2022).
BUMD PT Food Station Tjipinang Jaya sebelumnya pernah berencana melakukan operasi pasar untuk minyak goreng. Namun, rencana ini batal karena adanya surat edaran dari Kemendag.
Yani pun meminta agar Food Station dan Pemprov tak usah mengikuti aturan itu. Karena tak adanya operasi pasar, masyarakat jadi mendapatkan harga yang mahal untuk membeli minyak goreng.
"Masyarakat merasa tertekan. Karena udah enggak ada lagi dia beli yang mahal itu. Tolong saya kira mestinya walaupun ada himbauan jalankan aja terus pak. Kita berpihak pada rakyat," tuturnya.
TERPOPULER