Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi baru saja marah-marah terhadap kinerja menterinya. Hal ini disebabkan karena sejumlah kementerian menggunakan anggaran untuk membeli barang impor, alih-alih produk Tanah Air.
Selama ini, Jokowi dikenal sebagai Presiden RI yang tenang dan santai saat menghadapi berbagai masalah dalam negeri. Namun, pada kenyataannya, ia pernah gregetan dan bahkan dibuat marah besar terhadap kinerja beberapa jajaran menteri.
Nah, berikut ini ada 4 momen dimana Jokowi gregetan dengan kerja para menteri, yang disebut lambat dan seringkali tidak mengikuti aturan.
1. Jokowi Marah Mendengar Banyak Potongan Pembagian Bansos
Jokowi sempat marah besar seusai mendengar laporan terkait banyaknya potongan dalam pembagian bansos tunai dan beras COVID-19. Ia bahkan didesak melakukan perubahan pejabat di Kementerian Sosial, termasuk mengganti Menteri Sosial Juliari P. Batubara.
Hal ini disampaikan oleh Immanuel Ebenezer, yang merupakan Ketua Umum Relawan Jokman (Jokowi Mania) di program Aiman, Kompas TV. Tepatnya pada Senin (26/10/2020) lalu. Menurutnya, beberapa direktur di Kemensos harus dicopot usai adanya laporan bansos yang ‘dimainkan’.
“Dia sangat marah sekali. Jangan satu butir beras pun kalian curi, kalian ambil,” jelas Immanuel menirukan ucapan Jokowi.
Ia sendiri mengaku sangat mengharapkan agar Menteri Sosial tersebut bisa segera diganti. Pasalnya, ini juga dianggap bagian dari tanggung jawabnya selaku relawan.
2. Ancam Telepon Menteri Jika Pencairan Jumlah Anggaran Rendah
Baca Juga: Jokowi Marah Uang Rakyat Buat Beli Barang Impor, Refly Harun: Jangan-jangan Disabotase...
Jokowi kembali marah karena mengklaim setiap hari mengawasi kegiatan belanja kementrian atau lembaga. Ia bahkan tidak segan untuk langsung menegur para menteri jika pencairan anggarannya rendah.
Kala itu, dirinya mengaku rutin memeriksa jumlah pencairan anggaran setiap kementerian dan lembaga negara. Jika realisasi anggaran tidak sesuai ekspetasinya, ia mengancam akan menghubungi menteri dan pimpinan lembaga terkait untuk memberikan peringatan.
Ini disampaikan Jokowi saat mengunjungi Posko Penanganan COVID-19 di Semarang, Selasa (30/6/2020) lalu. Ia mengatakan jika itu perlu dilakukan agar pencairan belanja kementerian dapat mutlak, sehingga dapat mengoptimalkan perekonomian masyarakat.
Sebelumnya dalam sidang kabinet paripurna 18 Juni 2020 lalu, Jokowi menegur para menteri dan pimpinan lembaga negara yang bekerja lambat dalam merealisasikan kebijakan penanganan COVID-19.
Ia bahkan menyinggung pilihan perubahan kabinet di depan para Menteri Kabinet Indonesia Maju pada sidang kabinet itu secara langsung.
3. Sebut Kerja Kementerian 3 Bulan WFH Kayak Cuti
