Jokowi marah kepada jajarannya dalam rapat terbatas penyerapan anggaran di Istana Negara, Kamis (9/7/2020). Dalam pidatonya di depan para menteri, ia geregetan melihat kinerja yang seperti sedang cuti selama work from home atau WFH.
Ia juga kecewa melihat jajarannya yang dinilai tidak memiliki sense of crisis di di tengah pandemi Covid-19. Pasalnya kala itu, 215 negara termasuk Indonesia tengah mengalami krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi yang memakan banyak korban jiwa.
Maka, Jokowi memerintahkan jajarannya kembali bekerja lebih keras untuk merealisasikan program kepada masyarakat dan tak ingin mereka bekerja biasa -biasa saja.
"Jangan sampai 3 bulan yang lalu kita menyampaikan bekerja dari rumah, WFH, yang saya lihat ini kayak cuti malahan. Padahal pada kondisi krisis kita harusnya kerja lebih keras lagi. Jangan kerja biasa-biasa saja. Kerja lebih keras, dan kerja lebih cepat. Itu yang saya inginkan pada saat kondisi seperti ini," katanya.
Kerja lebih cepat yang dimaksud Jokowi saat itu adalah mempercepat waktu penyusunan peraturan menteri (permen) atau peraturan pemerintah (PP).
4. Marah Anggaran Dipakai untuk Beli Barang Impor
Terbaru, Jokowi kembali marah di bulan ini. Ia memberikan ancaman kepada menteri, kepala daerah, kepala lembaga negara dan BUMN agar diganti jika tidak menggunakan anggaran untuk membeli produk-produk dalam negeri.
Ini disampaikan saat dirinya memberikan pengarahan kepada menteri Kabinet Indonesia Maju, kepala lembaga, kepala daerah se-Indonesia serta Badan Usaha Milik Negara terkait aksi afirmasi bangga buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).
Ia mengaku jengkel anggaran negara dan daerah justru lebih sering digunakan untuk membeli barang-barang impor. Ini membuat Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia membuka suara.
Ia menilai bahwa Jokowi sudah terlalu sering memberikan ancaman dalam forum resmi. Jadi, hal seperti itu menjadi sulit dibedakan mana serius atau sekadar basa-basi.
Itulah empat momen Jokowi gregetan dan marah dengan kerja para menteri yang dianggap lambat serta sering tak sesuai dengan aturan.
Kontributor : Xandra Junia Indriasti
TERPOPULER
