Suara.com - Polri mengklaim 98 persen perlengkapan kebutuhan institusinya merupakan produk dalam negeri. Menurutnya hal ini sebagaimana yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan angka tersebut di atas standar dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).
"Sebagian besar belanja barang-barang polri menggunakan produk dalam negeri, sampai 98 persen. Polri menggunakan produk dalam negeri yang sesuai target dari Kementerian Marves kan 40 persen belanja barang itu harus dibelanjakan untuk produksi dalam negeri. Polri sudah melampaui itu," kata Dedi di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, Senin (28/3/2022).
Menurut Dedi, 2 persen dari alokasi belanja Polri diperuntukkan membeli sejumlah perlengkapan di luar negeri. Alasannya, karena perlengkapan tersebut belum diproduksi di dalam negeri.
"Yang dibeli di luar negeri hanya 2 persen yang belum diproduksi di dalam negeri, yaitu peralatan Jibom. Baju bom itu standar keamanan tinggi dan itu kan pengadannya untuk Gegana yang ada di Mabes Polri dan 34 provinsi di Polda," tuturnya.
Selain itu, kata Dedi, ada beberapa perlengkapan lainnya yang juga dibeli di luar negeri. Seperti Unit KBR atau Kimia, Biologi, dan Radioaktif
"Baju-baju yang tahan radiasi itu yang memproduksi orang-orang atau negara-negara yang pernah berurusan dengan radiasi nuklir karena ini menyangkut keselamatan tinggi anggota," kata dia.
Geram dan Marah
Jokowi sebelumnya geram dan marah karena tingginya budaya impor. Salah satunya terkait seragam TNI dan Polri yang dibeli dari luar negeri.
Pernyataan Jokowi ini disampaikan dalam acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, pada Jumat (25/3/2022) lalu. Menurut Jokowi barang-barang impor tersebut semestinya bisa diproduksi di dalam negeri.
"Dipikir kita bukan negara yang maju, buat CCTV saja beli impor. Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar. Kita ini produksi di mana-mana bisa," ujar Jokowi.
