REGIONAL:
Suara.com - Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar meminta pemerintah tidak mengebiri peran dan jasa ulama serta pesantren. Permintaan Muhaimin itu menyusul beredarnya kabar bahwa frasa madrasah hilang dalam draf RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). Padahal, ditegaskan Muhaimin dalam UU Sisdiknas Tahun 2003, aturan tentang satuan pendidikan dasar tertulis gamblang di Pasal 17 Ayat (2).
Muhaimin mengatakan madrasah yang menjadi bagian dari pendidikan pesantren selama ini telah terbukti berhasil mencetak tunas-tunas bangsa yang berakhlak, berbudi pekerti dan memiliki wawasan keagamaan serta kebangsaan yang tidak perlu diragukan lagi. Karena itu, ia meminta frasa madrasah tetap harus ada, tidak bisa dihilangkan begitu saja.
"Apa urgensinya mencoret frasa madrasah? Ada agenda apa di balik pencoretan ini, kalau sebelumnya ada kok sekarang tidak ada? Hal-hal seperti ini jangan dianggap sepele karena ini sama dengan kesengajaan untuk melupakan jasa ulama dan pesantren,” kata Muhaimin dalam keterangannya, Rabu (30/3/2022).
Muhaimin berpandangan UU Sisdiknas jelas memiliki peran signifikan dalam dunia pendidikan di Tanah Air. Namun apabila nantinya frasa madrasah dihilangkan, hal itu bisa berdampak terhadap generasi muda bangsa yang tidak akan lagi mengenal istilah madrasah.
"Kalau istilah madrasah saja tidak dikenal lagi nantinya, apalagi sejarahnya,” kata Muhaimin.
Menteri Nadiem Buka Suara
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim akhirnya bersuara mengenai polemik frasa Madrasah sebagai salah satu bentuk satuan pendidikan di dalam RUU Sisdiknas.
Nadiem menegaskan tidak pernah ada rencana penghapusan bentuk-bentuk satuan pendidikan melalui revisi RUU Sisdiknas.
"Sedari awal, tidak ada keinginan ataupun rencana untuk menghapus sekolah, madrasah, atau bentuk-bentuk satuan pendidikan lain dari sistem pendidikan nasional. Sebuah hal yang tidak masuk akal dan tidak terbesit sekalipun di benak kami," kata Nadiem, Rabu (30/3/2022).
Nadiem menjelaskan, penamaan secara spesifik seperti SD dan MI, SMP dan MTS, atau SMA, SMK, dan MA akan dijelaskan dalam bagian penjelasan. Hal ini dilakukan agar penamaan bentuk satuan pendidikan tidak diikat di tingkat undang-undang sehingga lebih fleksibel dan dinamis.
"Tujuannya adalah agar penamaan bentuk satuan pendidikan tidak diikat di tingkat undang-undang sehingga jauh lebih fleksibel dan dinamis," ucapnya.
Diketahui, dalam draf RUU Sisdiknas, pemerintah tidak lagi menyebut satuan pendidikan dasar maupun menengah, diganti dengan jenjang pendidikan dasar kelas 1 sampai 9, dan jenjang pendidikan menengah kelas 10 sampai 12.
Sementara, UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, satuan pendidikan ditulis secara jelas seperti SD dan MI, SMP dan MTs, atau SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah.
TERPOPULER