Suara.com - Kelangkaan solar yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia dikhawatirkan berdampak pada kenaikan harga barang dan bahan pokok menjelang bulan Ramadan karena terhambatnya distribusi logistik.
Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto mengatakan sejauh ini keterlambatan pengiriman barang telah terjadi di wilayah Sumatra dan dikhawatirkan bisa merembet ke wilayah lainnya, termasuk Pulau Jawa.
Keterlambatan itu terjadi karena kendaraan pengangkut logistik harus mengantre berjam-jam bahkan hingga berhari-hari untuk mendapatkan solar bersubsidi. Sementara itu, kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan biasanya meningkat.
"Jangan sampai terjadi kelangkaan, distribusi lambat, kelangkaan bahan pokok, sehingga terjadi disparitas harga barang lagi nanti," kata Mahendra kepada BBC News Indonesia, Selasa (29/3).
"Ini krusial, waktu tinggal tiga hari lagi menjelang Ramadan. Kalau enggak ada barang (masyarakat) teriak-teriak lagi, bahaya," lanjut dia.
Baca juga:
- Pertamina 'review' penjualan Premium dan Pertalite, ekonom: 'langsung lompat ke Pertamax' akan jadi masalah
- Minyak goreng melimpah, tapi 'sekarang harganya mahal'
- Harga minyak goreng sudah murah tapi stok terus habis, apa yang sebenarnya terjadi?
Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati mengatakan kelangkaan terjadi karena kuota solar bersubsidi pada 2022 sebesar 15,1 juta kiloliter, lebih kecil dibanding tahun lalu, sedangkan kebutuhan meningkat akibat perekonomian yang kembali mulai pulih dan ada dugaan penyelewengan di lapangan.
Padahal, Pertamina telah mendistribusikan solar bersubsidi hingga melebihi 10% dari kuota bulanan yang ditetapkan pemerintah.
Untuk mengatasi kelangkaan itu, Pertamina akan tetap mendistribusikan ke daerah-daerah yang membutuhkan, meski penyalurannya sudah melebihi kuota yang semestinya ditetapkan oleh pemerintah.
"Secara aturan kami tidak boleh overkuota, tapi mempertimbangkan peningkatan mobilitas dan logistik bagi masyarakat apalagi menjelang Ramadan dan Idul Fitri maka kita menaikkan (suplai)," kata Nicke dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI pada Selasa (29/03).
Tidak ada data yang menunjukkan berapa jumlah angkutan yang menggunakan solar di Indonesia, tetapi asosiasi logistik menyatakan mayoritas kendaraan logistik dan bus memanfaatkan solar bersubsidi.
Data BPH Migas menunjukkan realisasi konsumsi solar di Indonesia kembali meningkat, setelah sempat menurun pada 2020 lalu begitu terhentinya aktivitas ekonomi akibat pandemi.
Sementara itu, pengamat dari Energy Watch, Mamit Setiawan mengatakan berapa pun kuota solar subsidi ditambah tidak akan cukup apabila penindakan terhadap penyelewengan solar bersubsidi di lapangan masih lemah.
Mengantre hingga enam jam demi solar
Di sejumlah daerah, termasuk Aceh, kelangkaan terlihat dari antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar minyak.
Seorang sopir bus bernama Lifandi, 26, mengatakan berkeliling ke sejumlah SPBU di Banda Aceh pada Selasa pagi (29/03) untuk mencari stok solar.
"Saya antre sejak dari tadi pagi. Di Banda Aceh hampir semua SPBU antre enggak ada solar, di SPBU ini pun kalau masih ada," kata Lifandi kepada wartawan Hidayatullah yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.
Lifandi tidak tahu harus berapa lama dia mengantre pada saat itu. Sehari sebelumnya, dia juga telah mengantre selama enam jam demi mendapat solar.
Lamanya waktu antre membuat jadwal keberangkatan bus yang ia kemudikan pun terganggu.
"Apalagi kami bawa orang, harus sampai jam 12 tapi enggak sampai target, akhirnya orang enggak puas kan," ujar dia.
Lifandi meminta pemerintah segera mengatasi persoalan ini, sebab kelangkaan solar yang berlangsung lama dikhawatirkan akan berdampak pada penghasilannya.
"Jangan buat masyarakat menderita begini, sudah susah makin disusahi, kami cari uang, sehari enggak cari uang mau makan apa?" tutur Lifandi.
Antrean solar di SPBU tidak hanya terjadi di Aceh, namun juga di sejumlah wilayah lainnya seperti Riau, Jambi, Bengkulu, serta Sumatra Barat.
Selain itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo,) Gemilang Tarigan mengatakan antrean solar juga terjadi di Kalimantan, bahkan di sejumlah titik di Pulau Jawa.
"Di tol Jakarta-Merak itu kan sudah dibatasi, sopir teriak-teriak, tapi mereka mengisi (BBM) dibatasi. Di daerah juga sudah banyak teman-teman teriak, sudah langka, antre terus sepanjang hari," ujar Gemilang.
Apa yang menyebabkan solar langka?
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Erika Retnowati, dalam rapat dengan DPR pada Selasa (29/03) memaparkan ada sejumlah faktor yang memicu kelangkaan solar di sejumlah daerah.
Salah satunya adalah meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat pada kuartal pertama 2022, karena situasi pandemi yang kian membaik.
Sektor industri dan konsumsi kembali bergerak, sehingga arus barang pun turut meningkat, katanya.
Penyebab lainnya adalah selisih harga yang jauh antara solar bersubsidi dan nonsubsidi.
Solar bersubsidi dijual ke masyarakat dengan harga Rp5.500 per liter, sedangkan solar nonsubsidi yang paling murah dijual senilai Rp13.300.
Selisih harga itu membuat pengguna solar nonsubsidi beralih menggunakan solar bersubsidi. Selain itu, BPH Migas juga menemukan adanya penyalahgunaan solat bersubsidi.
"Di beberapa tempat kami menemukan ada penimbunan hingga pengoplosan solar ini," kata Erika.
Pada pertengahan Maret lalu, ditemukan pelaku solar oplosan dengan barang bukti sebanyak 108 ton di Sumatra Selatan.
Erika juga mengatakan banyak truk tambang dan perekebunan ikut mengantre di SPBU untuk mendapatkan solar bersubsidi.
Padahal, truk tambang dan perkebunan seharusnya tidak termasuk dalam kategori penerima solar bersubsidi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014.
Bagaimana dampaknya bagi masyarakat?
Mahendra Rianto dari Aliansi Logistik Indonesia (ALI) mengatakan kelangkaan barang dan bahan pokok berpotensi terjadi, apabila pemerintah tidak segera mengatasi persoalan ini di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang bulan Ramadan.
"Kita menghadapi Ramadan ini, rantai pasokan setiap produk dan barang-barang yang dikonsumsi meningkat, sehingga seluruh produsen akan mengejar produksi dua minggu sebelum sampai dua minggu pertama Ramadan," kata Mahendra.
Peningkatan kebutuhan itu, lanjut dia, harus disambut dengan kelancaran distribusi agar harga barang dan kebutuhan pokok tidak meningkat.
"Kalau tidak terjadi pengiriman akibat BBM terlambat, akan terjadi kekurangan di area distribusi.
"Kalau pun ada sedikit tapi yang minta banyak, naik harganya. Padahal sebetulnya produksinya ada, kalau ini terjadi maka bisa memicu kelangkaan," ujar dia.
Baca juga:
- Kebakaran tangki kilang Pertamina Cilacap diduga ada 'unsur kesengajaan'
- Ambisi biodiesel Indonesia: Untuk mengurangi gas emisi atau justru mendorong deforestasi?
- Mengapa pemerintah Indonesia mensubsidi perusahaan sawit triliunan rupiah?
Sejauh ini, Mahendra mengatakan para pengusaha logistik berupaya mengatasi kelangkaan solar di wilayah Sumatra dengan menyetoknya dari wilayah Jabodetabek menggunakan jerigen.
Dia mengaku tidak ada jalan lain, sebab apabila mengantre akan memakan waktu hingga satu hari dan menyebabkan pengiriman barang terlambat.
Pengusaha juga enggan apabila harus beralih menggunakan solar nonsubsidi, sebab mereka keberatan dengan selisih biaya yang tinggi.
Sedangkan Ketua Organisasi Angkutan Darat DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan memperingatkan apabila kelangkaan solar bertahan hingga Lebaran, maka menyebabkan angkutan mudik sulit beroperasi atau tetap beroperasi dengan harga tiket yang lebih mahal akibat barus menggunakan solar nonsubsidi.
"Angkutan mudik bisa terganggu, kalau sampai lebaran suplai solar terganggu. Ini kan implikasinya armada kita banyak yang enggak bisa jalan dan akan menimbulkan gejolak sosial buat masyarakat," ujar Shafruhan.
Apa solusi pemerintah?
Pertamina telah mengusulkan agar BPH Migas menambah kuota solar bersubsidi menjadi 17 juta kiloliter pada tahun ini dari yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 15,1 juta kiloliter.
Desakan itu juga disampaikan oleh Komisi VII DPR RI dalam rapat yang digelar pada Selasa (29/03), demi menjaga pasokan hingga akhir tahun sekaligus mempertimbangkan kelangkaan di sejumlah daerah yang terjadi saat ini.
Tetapi hingga Selasa malam, BPH Migas belum memutuskan terkait permintaan tersebut.
BBC News Indonesia telah menghubungi Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas Patuan Alfons Simanjuntak untuk wawancara, namun Patuan menolak dengan alasan sedang sakit.
Untuk sementara ini, Nicke mengatakan Pertamina akan menerapkan distribusi silang, dari daerah yang tidak ada kelangkaan ke daerah yang membutuhkan kuota lebih.
"Kami juga akan mengendalikannya bersama BPH Migas, melibatkan aparat penegakan hukum untuk memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran," ujar Nicke.
Tetapi, Pertamina juga mendesak agar pemerintah menerbitkan aturan turunan dari Perpres 191/2014, yang mengatur secara lebih rinci siapa saja yang berhak mendapatkan solar bersubsidi.
"Kalau ada aturan yang lebih detil lagi, ini menjadi dasar bagi penegakan hukum di lapangan," tutur Nicke.
Pengamat dari Energy Watch, Mamit Setiawan mengatakan penindakan hukum terhadap penyelewengan solar bersubsidi —yang akhirnya menimbulkan kelangkaan—selama ini memang belum berjalan baik.
Tidak ada sanksi yang bisa dikenakan apabila pihak-pihak yang tidak berhak —seperti truk perkebunan dan pertambangan—ternyata menggunakan solar bersubsidi.
Menurut Mamit, penindakan baru mungkin dilakukan apabila terjadi tindakan-tindakan seperti penimbunan.
"Dalam Perpres itu hanya mengatur kendaraan yang bisa dapat subsidi hanya yang maksimal roda 6, terus juga dibatasi pembeliannya untuk kendaraan pribadi 30 liter, untuk truk itu hanya 60 liter. Tapi sanksinya sama sekali tidak ada," kata Mamit.
Oleh sebab itu, dia menyarankan agar BPH Migas maupun aparat keamanan betul-betul mengawasi jalur distribusi agar tidak ada penyelewengan apalagi penimbuna.
Tanpa pengawasan dan penindakan yang tegas, kata Mamit, seberapa banyak pun kuota solar bersubsidi ditambah, tidak akan pernah mencukupi.
TERPOPULER
