Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI fraksi Demokrat, Rizki Aulia Rahman Natakusumah, mengatakan sudah seharusnya memang rekrutmen prajurit TNI tidak melihat latar belakang hingga sejarah masa lalu.
Hal itu disampaikan Rizki menanggapi soal pernyataan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang membolehkan turunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk mendaftar sebagai calon prajurit TNI.
Rizki mengatakan, penilaian untuk menjadi anggota TNI sudah seharusnya ditetapkan berdasarkan potensi individu untuk menjadi prajurit yang profesional dan modern.
"Terlepas dari latar belakang sejarah, keluarga, agama, ras, dan apa pun itu, hak dan kewajiban warga negara untuk mempertahankan negara melalui TNI harus dijunjung tinggi dan diakomodasi secara objektif," kata Rizki kepada wartawan, Kamis (31/3/2022).
Rizki menyampaikan, meski notabene disebut keturunan anggota PKI, namun ia yakin ideologi tidak akan diwariskan secara genetik.
"Karena itu pula, kecintaan perwira militer terhadap negara juga harus ditanamkan secara konsisten agar menjadi watak mereka ketika bertugas," tuturnya.
Lebih lanjut, Rizki mengatakan Komisi I DPR sendiri akan terus mengingatkan pihak TNI untuk menjaga nilai-nilai Pancasila.
"Kami akan terus mengingatkan pihak TNI untuk menjaga nilai-nilai pancasila sehingga norma kenegaraan menjadi karakter dan nafas setiap prajurit TNI dari mana pun mereka berasal dan di mana pun mereka berada," tandasnya.
Diketahui, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengubah aturan seleksi penerimaan calon prajurit TNI. Ia kini membolehkan turunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk mendaftar sebagai calon prajurit TNI.
Itu disampaikannya saat memimpin rapat penerimaan Taruna Akademi TNI, Perwira Prajurit Karier TNI, Bintara Prajurit Karier TNI dan Tamtama Prajurit Karier TNI Tahun Anggaran 2022.
Awalnya, Andika bertanya kepada Direktur D BAIS TNI Kolonel A Dwiyanto soal aturan yang tercantum pada nomor 4.
"Oke nomor 4 yang mau dinilai apa? Kalau dia ada keturunan dari apa?," tanya Andika dikutip melalui YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa.
"Pelaku kejadian tahun 65-66," jawab Kolonel A Dwiyanto.
"Itu berarti gagal, bentuknya apa itu? Dasar hukumnya apa?," timpal Andika.
"Izin TAP MPRS Nomor 25," jawab Kolonel A Dwiyanto.
TERPOPULER
