Suara.com - Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Bambang Kusumanto meminta agar ada kesepakatan politik soal penafsiran tata tertib (Tatib) dewan. Pasalnya, masih ada perbedaan pandangan antar anggota DPRD atas aturan yang berlaku ini.
Hal ini dikatakan Bambang menanggapi putusan Badan Kehormatan (BK) yang menyatakan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi tidak bersalah setelah menggelar rapat paripurna tentang interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan.
Tindakan Prasetio yang memasukan pembahasan mengenai agenda paripurna untuk interpelasi dalam rapat Badan Musyawarah dianggap sah oleh BK. Sementara, sejumlah fraksi yang melaporkan Prasetio ke BK menganggap tindakan itu melanggar tata tertib.
Meski ada perbedaan pandangan, Bambang menilai aturan tata tertib tak perlu diubah. Harus disepakati mengenai penafsiran atas aturan ini agar semua anggota memiliki perspektif yang sama.
"Perlu ada kesepakatan politik saja atas penafsiran Tatib yang ada. Tidak perlu mengubah Tatib. Ini kan proses komunikasi politik saja, ya kami perbaiki komunikasinya saja," ujar Bambang saat dihubungi Suara.com, Rabu (6/4/2022).
Bambang juga mengaku tidak mau mempermasalahkan putusan BK. Ia meminta agar para pelapor untuk fokus pada agenda dewan selanjutnya saja.
"Fraksi PAN dapat menerima dan menghormati keputusan tersebut. Mari kita lupakan yang sudah lewat dan memandang ke depan dengan kebersamaan yang lebih tulus," jelasnya.
Selain itu, ia juga menganggap keputusan BK ini menjadi bahan evaluasi agar ke depannya semua keputusan di DPRD DKI lahir berdasarkan mekanisme yang berlaku.
"Peristiwa ini akan dapat menjadi bahan introspeksi bagi semua pihak, untuk mewujudkan kepemimpinan bersama atau collective collegial yang lebih baik lagi."
Sebelumnya, Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI telah rampung melakukan pengusutan atas laporan terhadap Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi karena menggelar rapat paripurna interpelasi. Hasilnya, BK memutuskan Prasetio tidak bersalah.
Hal ini diketahui dari surat keputusan yang dikeluarkan oleh BK DPRD DKI kepada Prasetio pada tanggal 14 Maret 2022 lalu. Prasetio sempat diminta keterangan dalam sidang yang digelar BK di gedung DPRD.
"Menyatakan terlapor tidak terbukti melanggar tata tertib dan kode etik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian bunyi surat keputusan tersebut, dikutip Selasa, (5/4/2022).
Mengenai surat tersebut, Anggota BK DPRD DKI, August Hamonangan pun membenarkannya.
"Iya betul," ucap August saat dikonfirmasi.
Prasetio sendiri dilaporkan karena menyelipkan pembahasan untuk memasukan agenda interpelasi untuk digelar dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus). Setelah ditelusuri, tindakan Prasetio tersebut dianggap tidak bersalah.
TERPOPULER
