Moeldoko: Kalau Ada yang Bicara Presiden Tiga Periode, Jangan Libatkan Pemerintah!

Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengklaim kalau pemerintah tidak pernah membicarakan perihal isu perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode. Kalau ada pihak yang terus membicarakannya, Moeldoko minta untuk tidak melibatkan nama pemerintah.

Moeldoko tidak menyebut pihak mana yang dimaksud. Namun ia mencontohkan semisal isu itu bergulir di lingkungan DPR RI, maka biar lah berkembang di sana.

"Pemerintah tidak pernah membicarakan itu. Kalau itu persoalan bergelinding jangan melibatkan pemerintah. kalau itu bergelinding di DPR itu urusan DPR," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (6/4/2022).

Dalam kesempatan yang sama, Moeldoko juga meminta kepada masyarakat untuk tidak lagi membicarakan soal isu perpanjangan masa jabatan presiden. Sebab menurutnya saat ini pemerintah tengah fokus pada penanganan pandemi Covid-19 dan dampak akibat gejolak ekonomi global yang menyebabkan naiknya harga kebutuhan pokok.

"Kita berpikir ke depan, jangan berputar-putar bangsa ini berbicara yang tidak produktif. Bicara perpanjangan bicara tiga periode. Presiden sudah jelas mau ngomong apa lagi? Masih lagi dipersoalkan. Sekali lagi saya ingatkan sudah cukup berpolemik tentang ini," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak lagi berbicara terkait isu penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Alih-alih berbicara itu, Jokowi ingin para menteri menjelaskan soal situasi ekonomi global yang menyebabkan naiknya harga-harga kebutuhan pokok.

Itu disampaikan Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, pada Selasa (5/4/2022).

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi.

Jokowi meminta para menteri untuk lebih fokus bekerja dalam penanganan atas kondisi kesulitan yang saat ini dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya, kenaikan-kenaikan harga kebutuhan pokok itu tidak terlepas dari gejolak ekonomi global.

Akibat gejolak ekonomi global tersebut kenaikan inflasi pun tidak terelakkan di sejumlah negara termasuk di Indonesia. Seperti yang terjadi di Amerika Serikat di mana kini inflasinya mencapai 7,9 persen.

Padahal biasanya inflasi di Negeri Paman Sam itu berada di bawah 1 persen. Di Uni Eropa juga mengalami kenaikan inflasi hingga 7,5 persen.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta kepada menteri untuk memiliki rasa sensitif atas apa yang tengah dirasakan oleh masyarakat saat ini. Ia sempat menyentil para menteri yang tidak memberikan penjelasan penyebab naiknya harga minyak goreng maupun harga BBM salah satunya ialah Pertamax.

"Tidak ada statement, tidak ada komunikasi, harga minyak goreng sudah empat bulan tidak ada penjelasan apa-apa, kenapa ini terjadi, yang kedua Pertamax, menterinya juga tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini. Hati-hati," tuturnya.

Hal yang ia mau ialah apabila ada kebijakan kenaikan harga seperti itu, para jajarannya senantiasa menerangkan penyebabnya kepada rakyat. Ia tidak mau kalau pemerintah malah dituding masyarakat tidak bekerja sama sekali.

"Kenapa Pertamax naik, diceritain dong pada rakyat, ada empati kita gitu loh. Ini enggak ada, yang berkaitan dengan energi, enggak ada. Perlu yang namanya memiliki sense of crisis yang tinggi," ujarnya.