REGIONAL:
Suara.com - Kepala Staf Kepresiden Moeldoko meminta kepada seluruh masyarakat untuk tidak terus menggoreng isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode maupun penundaan Pemilu. Lagipula Moeldoko mengklaim kalau Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak pernah membicarakan soal dua isu yang melibatkan dirinya tersebut.
"Saya ingin tegaskan kepada masyarakat Indonesia sudahlah cukup jangan lagi berpolemik tentang jabatan tiga periode lah, perpanjangan lah. Presiden sudah tegas mengatakan seperti itu. Jangan jadi bahan gorengan yang enggak berkualitas," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (6/4/2022).
Moeldoko menegaskan kalau pemerintah saat ini tengah fokus memikirkan dampak pandemi Covid-19 yang belum tuntas. Selain itu, pemerintah juga tengah dipusingkan akan dampak yang timbul akibat perang Rusia dan Ukraina.
"Kita berpikir ke depan. Jangan berputar-putar bangsa ini berbicara yang tidak produktif. Bicara perpanjangan bicara tiga periode. Presiden sudah jelas mau ngomong apa lagi? Masih lagi dipersoalkan. Sekali lagi saya ingatkan sudah cukup berpolemik tentang ini," tegasnya.
Lebih lanjut, Moeldoko mengungkapkan kalau pemerintah dan Jokowi tidak pernah membicarakan soal amandemen UUD 1945 untuk bisa mengubah aturan masa jabat presiden. Ia tidak mau kalau pemerintah ikut terseret pada pembahasan isu tersebut.
"Pemerintah tidak pernah membicarakan sedikit pun tentang periodelah tentang perpanjangan lah no never, sama sekali tidak ada. Justru presiden menegaskan jangan ada lagi yang bicara tentang itu."
Di Depan Menteri, Jokowi Minta Jangan Ada Lagi yang Bicarakan Soal Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Jabatan
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kepada seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak lagi berbicara terkait isu penundaan pemilihan umum (Pemilu) maupun perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Alih-alih berbicara itu, Jokowi ingin para menteri menjelaskan soal situasi ekonomi global yang menyebabkan naiknya harga-harga kebutuhan pokok.
Itu disampaikan Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, pada Selasa (5/4/2022).
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi.
Jokowi meminta para menteri untuk lebih fokus bekerja dalam penanganan atas kondisi kesulitan yang saat ini dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya, kenaikan-kenaikan harga kebutuhan pokok itu tidak terlepas dari gejolak ekonomi global.
Akibat gejolak ekonomi global tersebut kenaikan inflasi pun tidak terelakkan di sejumlah negara termasuk di Indonesia. Seperti yang terjadi di Amerika Serikat di mana kini inflasinya mencapai 7,9 persen.
Padahal biasanya inflasi di Negeri Paman Sam itu berada di bawah 1 persen. Di Uni Eropa juga mengalami kenaikan inflasi hingga 7,5 persen.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta kepada menteri untuk memiliki rasa sensitif atas apa yang tengah dirasakan oleh masyarakat saat ini. Ia sempat menyentil para menteri yang tidak memberikan penjelasan penyebab naiknya harga minyak goreng maupun harga BBM salah satunya ialah Pertamax.
"Tidak ada statement, tidak ada komunikasi, harga minyak goreng sudah empat bulan tidak ada penjelasan apa-apa, kenapa ini terjadi, yang kedua Pertamax, menterinya juga tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini. Hati-hati," tuturnya.
Hal yang ia mau ialah apabila ada kebijakan kenaikan harga seperti itu, para jajarannya senantiasa menerangkan penyebabnya kepada rakyat. Ia tidak mau kalau pemerintah malah dituding masyarakat tidak bekerja sama sekali.
"Kenapa Pertamax (naik), diceritain dong pada rakyat, ada empati kita gitu loh. (Ini) enggak ada... yang berkaitan dengan energi, enggak ada. Perlu yang namanya memiliki sense of crisis yang tinggi," ujarnya.
TERPOPULER