Selain itu, alasan Fakhri dibebaskan adalah dirinya telah memenuhi tanggung jawab jabatannya dan memenuhi SOP yang berlaku sesuai Peraturan OJK Nomor 12/PDK.02/2014.
"Pada pokoknya terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi," ungkap hakim yang menyidangkan Fakhri.
5. Sempat terjadi perbedaan pendapat dalam proses sidang
Proses sidang yang akhirnya membebaskan Fakhri sempat diwarnai dengan dissenting opinion atau perbedaan pendapat dari MA.
Hakim Desnayeti dan hakim Soesilo memutuskan Fakhri tidak bersalah, namun hakim Agus Yunianto berkata sebaliknya.
"Hakim ad hoc tindak pidana korupsi pada MA, yaitu Agus Yunianto yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," lanjut Andi Samsan Nganro
